Berbeda dengan banyak jenis pekerjaan lain yang kerap bersinggungan dengan relasi kuasa dan kepentingan, profesi petani relatif lebih steril dari praktik sogok-menyogok, pemerasan, penipuan maupun kemunafikan yakni ketika apa yang diucapkan tidak sejalan dengan apa yang dikerjakan.
Petani tidak bisa “mengakali” musim tanam seperti halnya sebagian orang mengakali aturan. Musim tanam harus dijalani dengan kesabaran dan musim panen menuntut disiplin yang tak kalah ketat. Keterlambatan memanen bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan berujung pada kerugian nyata yang harus ditanggung sendiri oleh petani.
Di sinilah letak kejujuran paling hakiki dalam pekerjaan petani. Tidak ada sanksi administratif seperti terlambat apel pagi, tetapi ada konsekuensi alamiah yang tidak bisa disangkal. Alam tidak mengenal dispensasi.
Kemuliaan profesi petani juga terletak pada tanggung jawabnya. Jika gagal, petani menanggung akibatnya sendiri. Namun jika berhasil, manfaatnya dirasakan oleh orang banyak.
Bayangkan jika para petani memilih berhenti mengolah sawah dan ladangnya, ancaman paceklik akan menghantam seluruh umat manusia. Dengan kata lain, keberlangsungan hidup masyarakat luas bergantung pada kerja sunyi para petani.
Ironisnya, dalam sejarah Indonesia, persoalan pangan justru selalu menjadi masalah serius. Program swasembada pangan berulang kali digaungkan sebagai gerakan nasional, setidaknya sejak kemerdekaan 1945 yang bertujuan memberantas kemiskinan dan kebodohan.
Namun realitasnya, orientasi pembangunan kerap mendorong rakyat untuk menjadi pekerja upahan atau pegawai bergaji yang ironisnya sering mengeluhkan ketidakcukupan penghasilan.
Ketergantungan pada gaji dan fasilitas kerap memicu pencarian “tambahan” di luar jalur resmi, yang pada gilirannya melahirkan praktik korupsi, manipulasi dan sogok-menyogok.
Bahkan, budaya ini bisa dimulai sejak proses memperoleh jabatan, berlanjut selama masa kerja, hingga terbawa sampai masa pensiun ketika sebagian orang lebih terbiasa dilayani ketimbang melayani, dilindungi ketimbang melindungi.
Di tengah kondisi itu, petani justru sering diperlakukan sebagai warga kelas dua. Hak-haknya terpinggirkan, aksesnya dibatasi, dan jerih payahnya tidak dihargai secara adil. Padahal, petani termasuk petani gurem adalah kelompok yang paling patuh pada hukum Tuhan. Untuk meningkatkan taraf hidupnya, mereka tidak perlu menyuap siapa pun. Cukup meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi melalui kerja keras dan ketekunan.
Hambatan terbesar petani di Indonesia dari dulu hingga kini adalah pembiaran terhadap praktik lintah darat dan sistem pasar yang timpang. Hasil panen dibeli dengan harga serendah mungkin, sementara bibit, pupuk dan sarana produksi dijual dengan harga yang menindas.
Teriakan petani singkong di Lampung, yang berulang kali harus melakukan aksi unjuk rasa hingga ke Jakarta adalah contoh nyata betapa perlindungan negara terhadap petani masih jauh dari memadai.
Karena itu, menjadi sikap yang pongah dan keliru jika menganggap pekerjaan petani lebih rendah dibandingkan profesi lain. Pekerjaan petani justru nyaris mustahil melakukan “perselingkuhan” dalam proses kerjanya. Petani bisa bekerja sendiri tanpa harus bergantung pada pihak lain, kecuali jika memilih bergotong royong, sebuah tradisi luhur yang telah lama hidup dalam budaya pertanian berbagai suku bangsa di Indonesia.
Maka, jika pekerjaan petani disebut relatif lebih mulia dibanding pekerjaan lain, terutama pekerjaan yang sepenuhnya bergantung pada upah, gaji, dan fasilitas, klaim itu bukanlah berlebihan.
Kemuliaannya terletak pada kepatuhan total terhadap hukum Tuhan, tanpa kompromi dan tanpa sogok-menyogok. Sebuah kemuliaan yang lahir dari kejujuran kerja, kesetiaan pada alam, dan pengabdian bagi kehidupan orang banyak. (*)
Social Header