Kegiatan tersebut dilakukan Irwanto di sela waktu liburannya ketika mengunjungi salah satu tambak udang rakyat di wilayah Nuhon pada Minggu (8/2/2026).
Dalam kunjungan itu, ia meninjau langsung aktivitas budidaya tambak serta melakukan diskusi singkat dengan petambak dan pembeli udang asal Makassar yang berada di lokasi. Dialog tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran riil terkait rantai produksi dan pemasaran udang rakyat.
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, Irwanto menilai bahwa pengelolaan tambak udang rakyat masih dijalankan secara mandiri dan memerlukan intervensi kebijakan yang terarah agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Ia menegaskan perlunya sinergi kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat dalam memperkuat sektor perikanan budidaya berbasis ekonomi biru.
Dari informasi yang dihimpun, tambak udang rakyat di wilayah tersebut dikelola secara swadaya, mulai dari pembangunan tambak, pengadaan bibit benur, penyediaan pakan hingga pemasaran hasil panen yang masih mengandalkan kemampuan petambak sendiri.
Kondisi ini, menurut Irwanto, menunjukkan kemandirian petambak sekaligus menjadi indikator kebutuhan dukungan kebijakan, khususnya pada aspek permodalan, teknologi budidaya dan akses pasar.
Dalam kesempatan itu, pemilik tambak yang akrab disapa Om To' menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat menghadirkan kebijakan afirmatif untuk memajukan usaha tambak rakyat, termasuk melalui program pendampingan teknis, fasilitasi sarana produksi serta penguatan sistem pemasaran hasil perikanan.
Selain itu, dialog di lapangan juga mengungkap dinamika harga udang di tingkat petambak. Pembeli udang asal Makassar, yang akrab disapa Pak Ali, menyebutkan bahwa harga udang untuk size 80 saat ini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram, dengan variasi harga yang bergantung pada ukuran udang. Data tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan peningkatan nilai tambah hasil tambak rakyat.
Menurut Irwanto, tambak rakyat yang dikelola secara produktif dan berkelanjutan dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta mendukung program ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi biru perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang berpihak pada petambak rakyat.
Irwanto Kulap, SP, merupakan politisi empat periode dari Fraksi Golkar yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banggai serta Ketua KTNA Banggai.
Dalam perannya sebagai anggota legislatif, ia berkomitmen mendorong kolaborasi lintas sektor dalam memajukan perekonomian rakyat melalui program pemberdayaan petani, nelayan, dan UMKM, yang diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
Ia menegaskan bahwa penguatan kebijakan di sektor perikanan budidaya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan sumber daya.
KTNA Banggai, kata dia, akan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal program pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis ekonomi biru daerah. (rin)
Narahubung : Michael Tendean, SP
Social Header