Banggai, Sulteng - Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai menegaskan pentingnya kedisiplinan pemerintah kecamatan dalam menginput dan memverifikasi usulan pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahap I tingkat kecamatan yang digelar di halaman Kantor Camat Nambo, Kamis (12/2/2026).
Penegasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh usulan masyarakat tersusun secara terarah, terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Acara dibuka langsung oleh Camat Nambo, Zubhan Ahmad, S.Sos, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai atas kehadiran dan dukungan terhadap proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Ia menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi wadah penting untuk merumuskan arah pembangunan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Usai sambutan Camat Nambo, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banggai, H. Syarifuddin Tjatjo, SH. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum Musrenbang agar dapat terakomodasi dalam program pembangunan daerah.
Musrenbang tersebut turut dihadiri unsur Forkopimcam, sejumlah OPD, Danramil Kintom yang diwakili Danpos Nambo Serma Andi, Kapolsek Kintom yang diwakili Kanit Intelkam Iptu Saleh Silo, Ketua dan pengurus PKK Kecamatan Nambo, Kepala UPT, Koordinator BPP Kecamatan Nambo Cino Ashari, para kepala desa/lurah dan BPD se-Kecamatan Nambo, kepala sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta undangan lainnya.
Dalam arahan tertulisnya yang dibacakan oleh Yuniwer Y. Sorisi, SH., Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, Ir. Moh. Ramli Tongko, S.Sos, ST, M.Si., menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang kecamatan merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD 2027 yang menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banggai 2025–2029.
Ia menjelaskan tema RKPD 2027 yakni “Peningkatan SDM Berkualitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Didukung Pelayanan Publik dan Infrastruktur Wilayah yang Merata,” yang harus selaras dengan tema RKP nasional maupun RKPD provinsi.
Ia juga menekankan bahwa seluruh usulan pembangunan desa dan kelurahan wajib dipetakan secara jelas ke dalam
sembilan Gerbang Program Prioritas Bupati Banggai 2025–2029, yakni Gerbang Sehat, Cerdas, Produktif Sejahtera, Berbudaya, Desa, Pangan, Digital dan Terang, Layak Bersih dan Lancar serta Amanah.
Menurutnya, usulan yang tidak selaras dengan prioritas tersebut tidak akan direkomendasikan pada tahapan perencanaan selanjutnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kedisiplinan kecamatan dalam melakukan verifikasi usulan melalui aplikasi SIPD-RI, karena seluruh daerah di Indonesia menggunakan sistem yang sama. Setelah tahap verifikasi kecamatan, perangkat daerah akan melakukan penelaahan lanjutan untuk memastikan kesesuaian usulan dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan serta ketentuan perencanaan yang berlaku.
Pelaksanaan Musrenbang kecamatan tahun ini dilakukan dalam dua tahap, yakni Tahap I melalui desk bersama perangkat daerah terhadap usulan prioritas yang telah diinput dalam SIPD-RI dan Tahap II yang akan dilaksanakan setelah koordinasi lanjutan dengan pimpinan daerah.
Berdasarkan data sementara dalam sistem, usulan masyarakat yang dibahas terbagi dalam empat kelompok, yaitu ekonomi, sosial budaya, infrastruktur dan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat.
Dalam forum tersebut terjaring berbagai usulan pembangunan untuk tahun 2027. Hampir seluruh sektor terisi, dengan dominasi usulan pada bidang infrastruktur penunjang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan sarana prasarana ketahanan pangan, fasilitas air bersih serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Menutup arahannya, pihak Bappeda berharap Musrenbang tidak sekadar menjadi formalitas tahapan perencanaan, melainkan momentum bersama untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah secara tepat dan terukur. Dengan demikian, hasilnya diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Banggai pada tahun-tahun berikutnya. (rin)
Social Header