Hal itu tercermin dalam rekapitulasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mencatat total 225 usulan, dengan porsi terbesar mengarah pada pembangunan fisik dan penguatan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data rekapitulasi, Bidang Infrastruktur menempati urutan pertama dengan 78 usulan. Rinciannya, Dinas PUPR sebanyak 49 usulan, Dinas Perkimtan 15 usulan dan Dinas Perhubungan 14 usulan.
Dominasi ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seperti peningkatan jalan, sarana permukiman dan akses transportasi masih menjadi prioritas utama warga.
Sementara itu, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam berada di posisi kedua dengan 71 usulan. Sektor pertanian melalui Dinas TPHP menjadi penyumbang terbesar dengan 39 usulan. Disusul Dinas Peternakan 14 usulan dan Dinas Perikanan 13 usulan.
Adapun Dinas Ketapang dan Dinas Perdagangan masing-masing 1 usulan, Dinas Pariwisata 2 usulan, serta Dinas Lingkungan Hidup 1 usulan.
Data ini menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian dan usaha berbasis sumber daya lokal masih menjadi fokus masyarakat.
Di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PMM), tercatat 54 usulan. Dinas Pendidikan mendominasi dengan 26 usulan, disusul Dinas Pemuda dan Olahraga 16 usulan, Dinas Kesehatan 7 usulan serta Sekretariat Daerah 5 usulan.
Hal ini menunjukkan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, meski porsinya masih di bawah sektor infrastruktur dan pertanian.
Sementara itu, Bidang Sosial Budaya mencatat 22 usulan, terdiri dari Dinas PMD 7 usulan, Dinas Sosial 6 usulan, BPBD 5 usulan, dan Dinas Damkar 4 usulan.
Secara keseluruhan, komposisi 225 usulan RKPD 2027 Kecamatan Nambo memperlihatkan arah pembangunan yang masih berfokus pada perbaikan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian.
Tantangan berikutnya adalah proses sinkronisasi dan penganggaran di tingkat kabupaten, agar aspirasi masyarakat yang telah dirumuskan dalam Musrenbang dapat terealisasi secara bertahap dan berkelanjutan. (rin)
Social Header