Kritik tersebut muncul setelah sejumlah pengguna jasa pelabuhan, pedagang, hingga pemilik kendaraan mengeluhkan tarif jasa kepelabuhanan yang dinilai meningkat tanpa disertai penjelasan yang transparan kepada masyarakat.
Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan juga disebut-sebut terlalu birokratis dan menyulitkan aktivitas masyarakat yang bergantung pada transportasi laut.
Beberapa poin utama yang menjadi sorotan masyarakat di antaranya adalah kenaikan tarif buruh pelabuhan yang dianggap tidak masuk akal serta minimnya sosialisasi kepada pengguna jasa pelabuhan sebelum tarif tersebut diberlakukan.
Selain itu, masyarakat juga menilai pengawasan dari pihak syahbandar terhadap aktivitas buruh di pelabuhan masih lemah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam penerapan tarif maupun pelayanan kepada masyarakat.
Isu ini juga sempat menjadi perbincangan di media sosial setelah salah satu akun, Andi Bur Saudagar, mempertanyakan kebenaran informasi terkait tingginya biaya yang dibebankan kepada masyarakat di pelabuhan rakyat Banggai Laut.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Andi Bur Saudagar menyatakan bahwa apabila kondisi tersebut benar terjadi, maka pihak syahbandar harus segera mengambil langkah tegas.
“Kalau benar itu terjadi di Banggai Laut, syahbandar harus segera bertindak sebelum keluhan masyarakat semakin banyak terkait tingginya biaya yang diminta oleh para buruh pelabuhan,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat yang bergantung pada transportasi laut mengaku sangat terdampak dengan kebijakan tersebut. Mereka menilai laut merupakan jalur utama kehidupan masyarakat kepulauan.
“Kami ini masyarakat pulau, laut adalah urat nadi kami. Kalau tarif terus naik dan prosedur dibuat sulit tanpa melihat kemampuan ekonomi kami, ini sama saja membunuh rakyat pelan-pelan,” ujar salah satu perwakilan masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menanggapi kondisi tersebut, masyarakat mendesak otoritas pelabuhan untuk segera melakukan sejumlah langkah perbaikan, antara lain melakukan audit transparansi tarif dengan membuka dasar hukum dan peruntukan biaya yang dibebankan kepada masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga meminta dilakukan evaluasi terhadap SOP yang berlaku agar prosedur pelayanan di pelabuhan lebih sederhana tanpa mengabaikan aspek keselamatan, khususnya bagi kapal-kapal lokal yang menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Warga juga berharap adanya dialog terbuka antara pihak otoritas pelabuhan, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha transportasi laut guna mencari solusi bersama yang adil bagi semua pihak.
Jika aspirasi tersebut tidak mendapat perhatian serius, sebagian masyarakat bahkan mengancam akan melakukan aksi sebagai bentuk protes demi menuntut akses transportasi laut yang lebih terjangkau, aman, dan manusiawi bagi masyarakat di Kabupaten Banggai Laut. (Jnr)
Social Header