Rusnia menilai insiden tersebut menunjukkan kelalaian serius dalam standar keamanan pangan oleh Yayasan Batara Annajah selaku pengelola dapur SPPG. Ia menolak dalih bahwa siswa sakit karena mengonsumsi susu dalam kondisi perut kosong, dan menyebut alasan itu tidak mencerminkan manajemen yang profesional.
Menurutnya, berdasarkan UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen, penyedia wajib menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat, apalagi anak-anak sekolah. Jika terbukti lalai, Pemda Banggai Kepulauan memiliki kewenangan administratif untuk menghentikan operasional dan mencabut kontrak yayasan tersebut.
Rusnia menegaskan bahwa program sebesar MBG tidak boleh dijalankan dengan pola coba-coba tanpa pengawasan ketat. Ia mempertanyakan apakah produk yang dibagikan telah melalui uji laboratorium, pemeriksaan tanggal kedaluwarsa, serta pengawasan suhu distribusi sesuai standar keamanan pangan.
Ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi laik higiene sanitasi dapur serta kompetensi pengelola dalam mengelola anggaran negara. Menurutnya, jika standar dasar ini diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi program, tetapi keselamatan generasi muda di daerah.
Lebih lanjut, Rusnia meminta Pemda Bangkep membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi. Audit menyeluruh terhadap rantai produksi dan distribusi dinilai menjadi langkah mendesak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Ia menilai kunjungan pejabat ke rumah sakit tidak cukup tanpa langkah konkret berupa sanksi tegas. Jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran kontrak, maka pencabutan izin kerja sama adalah konsekuensi yang sah secara hukum.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum, Rusnia mendesak penghentian sementara operasional dapur terkait hingga hasil pemeriksaan resmi diumumkan. Ia menegaskan keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan anggaran maupun citra program. (Jnr)
Social Header