Dalam pertemuan yang berlangsung di Mapolda Sulteng, Kota Palu, Kamis (5/3/2026), Kapolda Sulteng Endi Sutendi menyampaikan bahwa luasnya wilayah Sulawesi Tengah belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan personel dan fasilitas kepolisian yang memadai.
Rombongan Komisi III DPR RI yang dipimpin Sarifuddin Sudding menerima pemaparan terkait kondisi riil pelayanan kepolisian di wilayah tersebut, termasuk keterbatasan jumlah Polsek di tingkat kecamatan.
Saat ini Polda Sulteng membawahi 12 Kepolisian Resor (Polres) yang melayani 13 kabupaten dan kota. Namun dari total 178 kecamatan yang ada di Sulawesi Tengah, baru terdapat 89 Polsek dan 32 subsektor.
Dengan kondisi tersebut, sekitar 60 kecamatan hingga kini belum memiliki Polsek, sehingga pelayanan keamanan dan penegakan hukum di tingkat kecamatan belum dapat berjalan secara optimal.
Kapolda menegaskan bahwa keberadaan Polsek sangat penting karena menjadi ujung tombak pelayanan kepolisian kepada masyarakat, baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) maupun dalam penanganan perkara hukum di wilayah kecamatan.
Selain keterbatasan jumlah Polsek, Polda Sulteng juga masih menghadapi kekurangan personel. Berdasarkan Daftar Susunan Personel (DSP), kebutuhan anggota kepolisian di wilayah Sulawesi Tengah mencapai 17.718 personel, sementara jumlah anggota yang tersedia saat ini masih belum memenuhi kebutuhan ideal.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Polda Sulteng terus berupaya melakukan pembenahan. Pada tahun anggaran 2026, sejumlah prioritas strategis telah ditetapkan, mulai dari penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang profesional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga modernisasi sarana dan prasarana berbasis teknologi.
Kapolda menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat agar situasi keamanan di Sulawesi Tengah tetap aman dan kondusif. (*)
Social Header