Menjaga APBD Tetap Sehat, Daerah Dihadapkan pada Realita Belanja Pegawai

Banggai, Sulteng - Upaya menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah (Pemda), seiring diberlakukannya ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Kebijakan ini mendorong efisiensi fiskal, namun di sisi lain memperlihatkan realita berat yang dihadapi daerah dalam mengelola struktur anggaran.

Belanja pegawai selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam APBD. Cakupannya tidak hanya terbatas pada gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga meliputi berbagai tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, jabatan, serta tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diberikan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja hingga prestasi.

Selain itu, terdapat pula alokasi untuk penerimaan kepala daerah dan anggota DPRD, uang makan dan lauk pauk, serta berbagai honorarium dan insentif.

Kompleksitas komponen tersebut menjadikan belanja pegawai sulit ditekan dalam waktu singkat. Di banyak daerah, porsi belanja ini bahkan masih melampaui batas yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Kondisi ini membuat Pemda berada pada posisi dilematis: di satu sisi harus patuh pada regulasi, di sisi lain tetap dituntut menjaga kualitas pelayanan publik.

Fenomena ini tercermin di Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulbar saat ini mencatat belanja pegawai berada di kisaran 34 hingga 35 persen dari APBD, atau lebih dari Rp600 miliar. Angka tersebut jelas masih di atas ambang batas 30 persen yang diwajibkan dalam UU HKPD.

Untuk menyesuaikan kondisi tersebut, Pemprov Sulbar mulai merancang langkah efisiensi anggaran. Salah satu opsi yang mengemuka adalah pengurangan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari total sekitar 4.000 PPPK, diperkirakan sekitar 2.000 orang berpotensi dirampingkan pada tahun 2027.

Langkah ini tidak lepas dari dilema besar. Di satu sisi, pengendalian belanja pegawai menjadi keharusan agar APBD tetap memenuhi ketentuan dan dapat disahkan. Namun di sisi lain, pengurangan pegawai berpotensi berdampak pada kinerja pelayanan publik serta stabilitas tenaga kerja di lingkungan pemerintahan.

Sejumlah alternatif sebenarnya terbuka, seperti peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai kisaran Rp1 triliun, atau adanya kebijakan relaksasi dari pemerintah pusat. Namun, kedua opsi tersebut membutuhkan waktu dan proses yang tidak sederhana, sehingga efisiensi belanja menjadi langkah yang paling realistis dalam jangka pendek.

Realita yang dihadapi Sulawesi Barat menjadi cerminan kondisi yang juga berpotensi terjadi di banyak daerah lainnya. Ketergantungan pada belanja pegawai yang tinggi, ditambah dengan kewajiban pembayaran berbagai tunjangan, membuat ruang fiskal daerah menjadi terbatas untuk membiayai program pembangunan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penyesuaian yang terukur dan berkelanjutan. Penataan jumlah pegawai, evaluasi pemberian TPP berbasis kinerja, serta pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi layanan publik menjadi langkah penting untuk menekan beban anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada akhirnya, menjaga APBD tetap sehat bukan hanya soal memenuhi batas angka 30 persen, melainkan bagaimana Pemda mampu mengelola anggaran secara lebih produktif dan berdampak.

Tantangan ini menuntut keberanian mengambil kebijakan strategis, sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah tekanan efisiensi anggaran. (rin)