Sikap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Bangkep, Steven, yang menegaskan persoalan tersebut bukan terjadi pada masa kepemimpinannya bahkan mempersilakan jalur hukum, dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk “cuci tangan” dari tanggung jawab organisasi.
Perhatian publik pun mengarah pada soliditas internal partai di daerah. Tidak sedikit kalangan yang berharap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI dapat turun tangan mencarikan solusi agar polemik ini tidak berlarut-larut serta tidak merugikan kader di tingkat bawah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, persoalan ini bermula dari pengambilan dana talangan sebesar Rp15 juta yang digunakan untuk operasional partai pada H-1 pelaksanaan Pileg. Dana tersebut disebut digunakan secara kolektif untuk kepentingan aktivitas pemenangan partai.
Namun secara administratif, tanggung jawab pencairan dana berada pada seorang kader yang menandatangani kuitansi penerimaan dana dari pihak pemberi talangan. Hingga kini, baru Rp5 juta yang berhasil dilunasi sehingga masih menyisakan utang sebesar Rp10 juta.
Situasi ini kemudian memicu polemik setelah kader yang menandatangani dokumen tersebut dikabarkan mendapat tekanan dari pihak pemberi pinjaman. Bahkan, aset pribadi berupa tanah dan bangunan yang diperkirakan bernilai sekitar Rp100 juta disebut terancam disegel sebagai jaminan pelunasan sisa utang.
“Ini sangat tidak seimbang. Sisa utangnya hanya Rp10 juta, tetapi aset satu-satunya yang nilainya sekitar Rp100 juta justru terancam disita. Saya menandatangani untuk kepentingan partai, tetapi bukan saya yang menggunakan uang itu, bahkan menyentuhnya pun tidak,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Sumber tersebut juga menyebut dana tersebut digunakan untuk kepentingan operasional partai menjelang Pileg yang pada akhirnya turut berkontribusi pada keberhasilan PSI meraih satu kursi di DPRD Banggai Kepulauan.
Diketahui pula bahwa polemik dana taktis tersebut disebut-sebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya seorang calon anggota legislatif (caleg) Provinsi dari PSI utusan daerah pemilihan Banggai Bersaudara berinisial ID, mantan Ketua DPD PSI Bangkep Zulfikar, serta seorang donatur yang identitasnya tidak disebutkan.
Sementara itu, Ketua DPD PSI Bangkep yang juga anggota DPRD Banggai Kepulauan dari Fraksi PSI, Steven, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan terjadi pada masa kepemimpinannya.
“Permasalahan itu bukan terjadi di masa kepemimpinan saya. Itu masih di bawah kepemimpinan saudara Zulfikar,” ujarnya.
Steven juga mengaku hingga saat ini tidak pernah menerima data maupun laporan resmi terkait persoalan dana taktis tersebut.
“Secara pribadi saya tidak pernah menerima secuil data mengenai masalah itu,” tambahnya.
Menurutnya, jika benar persoalan tersebut berkaitan dengan dana taktis partai, seharusnya ada penyampaian secara formal kepada dirinya sebagai pimpinan DPD yang baru.
“Ini menyangkut dana taktis, tetapi sampai detik ini tidak ada penyampaian secara formal kepada kepartaian, khususnya kepada saya selaku pelanjut kepemimpinan DPD PSI Bangkep,” jelasnya.
Bahkan, terkait polemik yang berkembang, Steven mempersilakan apabila pihak-pihak yang merasa dirugikan ingin menempuh jalur hukum.
“Terserah saja jika perlu dilakukan melalui jalur hukum,” tegasnya.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah kalangan menilai sikap pengurus baru yang terkesan tidak ambil pusing terhadap persoalan tersebut dapat berdampak negatif terhadap citra partai di mata publik.
Selain itu, muncul pula pandangan yang menyoroti soal soliditas dan rasa memiliki terhadap partai yang dialamatkan kepada Ketua DPD PSI Bangkep. Beberapa pihak menilai sikap yang ditunjukkan dalam polemik ini terkesan lebih mengedepankan kepentingan pribadi, padahal posisi yang bersangkutan saat ini lahir melalui proses politik dari Partai PSI itu sendiri.
Karena itu, publik berharap DPW hingga DPP PSI dapat turun tangan mencari solusi dan melakukan mediasi agar persoalan di tubuh DPD PSI Bangkep dapat diselesaikan secara bijak melalui mekanisme organisasi.
Pasalnya, jika tidak ditangani dengan baik, polemik ini dikhawatirkan tidak hanya merugikan kader di tingkat bawah, tetapi juga dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang selama ini mengusung semangat solidaritas dan integritas kader. (red)
Social Header