Sidang isbat nasional tersebut berlangsung di ruang HM Rasidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia pada Kamis (19/3/2026) mulai pukul 16.00 WIB, dengan melibatkan berbagai pihak.
Hadir dalam sidang tersebut Menteri Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, perwakilan Nahdlatul Ulama, unsur Komisi VIII DPR RI, jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia, BRIN, LAPAN, BMKG serta organisasi kemasyarakatan dan lembaga Islam lainnya.
Dalam penyampaian pokok-pokok pikiran, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia menyatakan sepakat mendukung keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penetapan 1 Syawal 1447 H.
Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan oleh Al Jam'iyatul Washliyah melalui pengurus besarnya, Lukman, yang mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rukyatul hilal, pihaknya mengusulkan penetapan 1 Syawal jatuh pada Sabtu (21/3/2026).
Dalam paparan sidang, disebutkan bahwa awal Syawal 1447 H berpotensi jatuh pada hari Sabtu Pahing, 21 Maret 2026, dengan mempertimbangkan metode istikmal (penyempurnaan) Ramadan menjadi 30 hari, karena posisi hilal belum memenuhi kriteria imkan rukyah MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
Selain itu, untuk mengakhiri ibadah puasa Ramadan 1447 H dan menetapkan 1 Syawal (Idul Fitri), masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi pemerintah melalui hasil sidang isbat. Dalam pemaparannya juga disebutkan adanya potensi perbedaan dalam penetapan hari raya.
Penentuan awal Syawal dilakukan melalui metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal (pemantauan langsung bulan sabit), yang kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan melalui sidang isbat.
Diketahui, awal Ramadan 1447 H di Indonesia dimulai pada 19 Februari 2026, atau sehari setelah Arab Saudi yang menetapkan lebih awal pada 18 Februari 2026.
Hingga berita ini diturunkan, sidang isbat masih berlangsung dan masyarakat diimbau menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait penetapan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah. (*)
Social Header