Informasi yang dihimpun tim investigasi menyebutkan, persoalan ini bermula dari pengambilan dana talangan sebesar Rp15 juta yang digunakan untuk kebutuhan operasional partai pada H-1 pelaksanaan Pileg. Dana tersebut disebut digunakan secara kolektif untuk kepentingan aktivitas pemenangan partai di lapangan.
Namun secara administratif, tanggung jawab pencairan dana tersebut berada pada seorang kader yang menandatangani kuitansi penerimaan dana dari pihak pemberi talangan. Hingga saat ini, baru Rp5 juta yang berhasil dilunasi, sehingga masih menyisakan utang sebesar Rp10 juta.
Persoalan menjadi semakin pelik ketika pergantian kepengurusan di tingkat DPD PSI Bangkep terjadi setelah Pileg. Pengurus baru disebut tidak bersedia menanggung atau menyelesaikan kewajiban yang berasal dari kepengurusan sebelumnya.
Akibat situasi tersebut, kader yang menandatangani dokumen pencairan dana kini menghadapi tekanan dari pihak pemberi pinjaman. Bahkan, aset pribadi berupa tanah dan bangunan yang diperkirakan bernilai sekitar Rp100 juta dikabarkan terancam disegel sebagai jaminan pelunasan sisa utang.
“Ini sangat tidak seimbang. Sisa utangnya hanya Rp10 juta, sementara aset satu-satunya yang nilainya sekitar Rp100 juta justru terancam disita. Saya menandatangani untuk kepentingan partai, tetapi bukan saya yang menggunakan uang itu,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Ia menambahkan, dana tersebut digunakan untuk kepentingan operasional partai menjelang Pileg, yang pada akhirnya turut berkontribusi pada keberhasilan PSI meraih satu kursi di DPRD Bangkep.
Sikap pengurus baru DPD PSI Bangkep juga menjadi sorotan. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Ketua DPD PSI Bangkep yang baru sekaligus anggota DPRD Bangkep menegaskan tidak bersedia menanggung utang tersebut.
“Uang bukan saya yang pakai. Itu tanggung jawab pengurus lama,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut memunculkan kritik dari sejumlah pihak yang menilai bahwa persoalan organisasi seharusnya tidak dibebankan sepenuhnya kepada individu kader yang hanya menjalankan tugas administratif.
Pengamat menilai, persoalan ini menunjukkan lemahnya tata kelola tanggung jawab organisasi di tingkat daerah. Sebagai partai yang selama ini mengusung nilai integritas dan solidaritas kader, PSI di tingkat provinsi maupun pusat didorong untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Di sisi lain, posisi Ketua DPD PSI Bangkep yang juga merupakan anggota DPRD dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk menuntaskan persoalan yang berakar dari aktivitas pemenangan partai tersebut.
Publik kini menunggu sikap resmi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. Apakah persoalan ini akan dibiarkan menjadi beban pribadi seorang kader, ataukah partai akan mengambil langkah untuk menyelesaikan “benang kusut” yang ditinggalkan kepengurusan sebelumnya.
Jangan sampai keberhasilan meraih satu kursi di DPRD Bangkep justru meninggalkan cerita getir bagi kader yang telah berkorban di lapangan. Sebab dalam politik, loyalitas kader seharusnya dibalas dengan tanggung jawab organisasi, bukan justru berujung pada ancaman kehilangan harta benda.
Sampai berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak DPD PSI Banggai Kepulauan terkait permasalahan ini. Publik berharap ada solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan internal partai tersebut sehingga tidak berdampak negatif bagi organisasi khususnya kepada pribadi Kader yang telah memberikan sumbangsi pemikiran guna suksesi pileg sebelumnya. (redaksi)
Social Header