Desakan untuk menutup pintu bagi aktivitas pertambangan di Bangkep semakin menguat. Bukan tanpa alasan, struktur geologi kawasan ini didominasi batuan gamping yang berfungsi sebagai tandon air alami. Di balik permukaan yang tampak keras, tersimpan sistem hidrologi kompleks berupa sungai bawah tanah yang menjadi sumber utama air bersih masyarakat. Sekali rusak oleh aktivitas tambang, sistem ini hampir mustahil dipulihkan.
Risiko yang mengintai tidak berhenti pada krisis air. Ekosistem karst Bangkep juga menyimpan keanekaragaman hayati unik, termasuk spesies endemik yang belum tentu ditemukan di wilayah lain. Aktivitas ekstraksi berpotensi menghapus kekayaan biologis tersebut secara permanen—kerugian yang tidak bisa diukur dengan nilai investasi atau royalti.
Lebih jauh, dorongan menghadirkan industri ekstraktif di Bangkep dinilai bertentangan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Dalam kerangka RPJMN melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025, Banggai Kepulauan telah ditetapkan sebagai kawasan hilirisasi rumput laut dan perikanan. Penetapan ini menegaskan bahwa masa depan ekonomi daerah sejatinya bertumpu pada penguatan sektor kelautan, bukan eksploitasi tambang yang berisiko merusak fondasi ekologinya.
Dari kebijakan yang dinilai kontroversial ini, publik dapat menilai sejauh mana konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah arah pembangunan tetap berpijak pada kerangka RPJMN sebagaimana amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025, atau justru bergeser mengikuti tekanan kepentingan jangka pendek.
Di sisi lain, janji kesejahteraan dari sektor tambang kerap menyisakan ironi. Lapangan kerja yang ditawarkan bersifat sementara, bergantung pada umur cadangan mineral. Ketika sumber daya habis, yang tertinggal adalah kerusakan lingkungan, konflik sosial dan beban pemulihan yang harus ditanggung masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, keuntungan ekonomi justru mengalir keluar daerah, meninggalkan warga sebagai pihak yang paling terdampak.
Sebaliknya, Bangkep memiliki potensi besar untuk tumbuh melalui jalur pembangunan berkelanjutan. Sektor kelautan dapat menjadi tulang punggung ekonomi melalui perikanan yang dikelola secara lestari, sekaligus menjaga kesehatan terumbu karang. Di darat, pertanian dan perkebunan tetap menjanjikan selama tanah terhindar dari pencemaran limbah tambang.
Pariwisata bahari pun menawarkan masa depan yang lebih inklusif. Keindahan alam yang masih asli menjadi daya tarik utama, membuka peluang ekonomi berbasis masyarakat seperti homestay dan jasa pemandu lokal. Model ini memastikan perputaran ekonomi tetap berada di tangan warga, bukan terserap oleh kepentingan korporasi besar.
Namun, mewujudkan Bangkep tanpa tambang membutuhkan keberanian politik dan konsistensi kebijakan. Pemerintah daerah dituntut tegas dalam menjaga ruang hidup masyarakat, termasuk melalui penguatan regulasi dan transparansi pengelolaan anggaran. Pemanfaatan Dana Desa perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur hijau serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pada akhirnya, pilihan pembangunan di Banggai Kepulauan adalah soal arah masa depan. Membuka pintu tambang mungkin menjanjikan keuntungan cepat, tetapi dengan konsekuensi kerusakan permanen. Sebaliknya, menjaga alam berarti merawat sumber kehidupan yang akan terus memberi manfaat lintas generasi.
Bangkep hari ini sedang menulis takdirnya sendiri. Bukan sebagai wilayah yang kaya karena digali, melainkan sebagai daerah yang kuat karena mampu menjaga apa yang dimilikinya. Di atas tanah karst yang rapuh dan laut yang luas, masyarakat Banggai Kepulauan mengirim pesan tegas: masa depan tidak untuk ditambang, tetapi untuk dijaga.
Penulis : Jein
Social Header