Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan sambutan kunci pada Rapat Kerja APEKSI Komisariat Wilayah I yang digelar di Ballroom Hotel Kyriad Muraya, Kota Banda Aceh, Senin (20/4/2026).
Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa kekompakan Forkopimda menjadi faktor penentu dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
“Kalau Forkopimda kompak, hampir semua permasalahan daerah bisa selesai. Tapi kalau pimpinan Forkopimda tidak kompak, berjalan sendiri-sendiri, tentu akan berat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya rapat koordinasi rutin antara kepala daerah dan unsur Forkopimda untuk memetakan berbagai persoalan strategis, mulai dari sektor ekonomi, sosial, hingga penanganan bencana. Sinergi dengan jajaran TNI dan Polri juga dinilai krusial, terutama dalam menghadapi persoalan yang lebih kompleks.
Menurutnya, koordinasi yang intensif tidak hanya mempercepat penyelesaian masalah, tetapi juga memperkuat keharmonisan hubungan antarunsur pimpinan daerah. Dengan begitu, seluruh pihak dapat fokus mendorong kemajuan daerah.
“Nah ini yang saya mohon betul, rekan-rekan memahami posisi sebagai kepala daerah sekaligus pimpinan Forkopimda,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan bahwa dinamika global saat ini berdampak langsung terhadap kondisi daerah, khususnya pada sektor pangan dan energi.
Oleh karena itu, kepala daerah diminta meningkatkan kewaspadaan melalui penguatan koordinasi, termasuk menjaga stabilitas harga.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang harus dikendalikan secara langsung oleh kepala daerah.
“Betul-betul jaga tim pengendali inflasi daerah itu, pegang dan kendalikan langsung,” imbuhnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, kepala daerah didorong berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mendeteksi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok secara dini serta mencegah gejolak di masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Tito juga mengingatkan kepala daerah agar responsif terhadap berbagai program prioritas nasional. Program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, hingga penguatan ekonomi kerakyatan dan desa.
“Program-program ini harus ditangkap. Kalau tidak, akan rugi karena anggaran yang disiapkan sangat besar,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, para wali kota Komisariat Wilayah I APEKSI, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
(Puspen Kemendagri)
Social Header