Pesan Kuat Anwar Hafid di Pelantikan MIPI : Utamakan Kebenaran dalam Kebijakan

Jakarta - Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta pada Sabtu (25/04/2026) menjadi momentum strategis dalam mendorong arah baru tata kelola pemerintahan di Indonesia yang lebih berintegritas, adaptif, dan berbasis kebenaran.

Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sinyal penting untuk mempercepat kerja kolektif dalam mengembangkan cita-cita besar para pendiri MIPI.

Ia menekankan bahwa inovasi harus terus didorong agar ilmu pemerintahan tetap relevan dengan tantangan birokrasi yang semakin kompleks.

“Dilantiknya kita hari ini adalah sinyal penting untuk membangun lebih cepat, bekerja lebih keras untuk mewujudkan cita-cita para pendiri MIPI,” ujar tokoh yang aktif menjabat Gubernur Sulawesi Tengah.

Mantan Bupati Morowali dua periode itu juga mengingatkan bahwa orientasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada capaian administratif semata. 

Menurutnya, predikat “cukup baik” belum cukup jika tidak dibangun di atas prinsip kebenaran dalam setiap kebijakan publik.

“Saya sering tekankan kepada rekan-rekan kerja saya, bahwa pemerintahan itu tidak hanya mencapai predikat cukup baik. Tetapi harus benar. Karena yang benar itu pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi refleksi penting bagi para praktisi dan akademisi pemerintahan. Bahwa kualitas kebijakan publik tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang menjunjung tinggi integritas, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam konteks ini, MIPI diharapkan mampu menjadi ruang strategis untuk melahirkan gagasan-gagasan inovatif sekaligus menjadi motor penggerak reformasi birokrasi nasional.

Rakernas yang digelar bersamaan dengan pelantikan ini pun menjadi forum konsolidasi untuk merumuskan langkah konkret organisasi ke depan. Berbagai tantangan tata kelola pemerintahan, mulai dari efektivitas pelayanan publik hingga penguatan kepercayaan masyarakat, menjadi isu utama yang perlu dijawab melalui pendekatan ilmiah dan kolaboratif.

Dengan semangat baru pasca pelantikan, MIPI diharapkan mampu memperkuat peran sebagai jembatan antara dunia akademik dan praktik pemerintahan. Sinergi tersebut diyakini dapat melahirkan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan birokrasi yang berkualitas bukan hanya soal kecepatan dan capaian kinerja, melainkan juga tentang keberanian menempatkan kebenaran sebagai fondasi utama dalam setiap keputusan publik. (*)