Hal tersebut disampaikannya saat memberikan paparan dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (16/4/2026).
Dalam paparannya, Bima menyoroti kondisi birokrasi di daerah yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Menurutnya, situasi ini berpotensi menghambat efektivitas pembangunan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah.
“Pimpinan yang terpilih dan ditunjuk datang dan pergi, tapi birokrasi tetap di situ,” ujarnya.
Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah mendorong penerapan konsep statecraft sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan pemerintahan. Konsep ini menuntut aparatur negara bekerja lebih cerdas, terampil, dan andal dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks.
Selain itu, Bima menekankan bahwa berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto perlu dikawal secara serius di daerah agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menilai keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Menurutnya, program prioritas nasional tidak hanya harus dijalankan secara administratif, tetapi juga dipastikan mampu menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Bima menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Ia berharap DPRD mampu memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“DPRD adalah institusi kunci. Palunya ada di Bapak-Ibu,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta DPRD untuk aktif mengawasi pelaksanaan program prioritas di daerah, mulai dari aspek tata kelola hingga manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (red)
Sumber : Puspen Kemendagri.
Social Header