Warga Resah, Pustu Kambani Dipenuhi Kotoran Ternak dan Bau : Penegakan Perda Nihil !?

Buko Selatan, Bangkep - Warga Desa Kambani, Kecamatan Buko Selatan, mengeluhkan kondisi Pusat Pembantu (Pustu) yang dipenuhi hewan ternak dan kotoran, sehingga mengganggu kenyamanan serta kebersihan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Sejumlah sapi terlihat bebas berkeliaran di halaman hingga teras bangunan Pustu. Kondisi ini dinilai tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat yang datang untuk berobat.

Warga menyampaikan keresahan mereka terhadap situasi tersebut. Selain mengganggu aktivitas pelayanan, keberadaan kotoran ternak di area fasilitas kesehatan dinilai mencerminkan kurangnya pengawasan dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan publik.

“Kalau datang berobat harus melewati kotoran sapi, tentu sangat tidak nyaman. Ini fasilitas kesehatan, seharusnya bersih,” ujar salah seorang saksi mata yang enggan disebutkan namanya.

Persoalan ini juga menyoroti efektivitas penegakan aturan daerah terkait penertiban hewan ternak. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Banggai Kepulauan, pemilik ternak diwajibkan menjaga hewannya agar tidak berkeliaran di area publik, termasuk fasilitas umum dan permukiman.

Dalam surat edaran pemerintah daerah, disebutkan bahwa hewan ternak yang dilepas bebas dapat diamankan oleh aparat, dan pemiliknya berpotensi dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Namun, kondisi di Pustu Kambani menunjukkan bahwa aturan tersebut belum berjalan optimal di lapangan.

Masyarakat pun mendesak pemerintah kecamatan bersama instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk segera melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran di fasilitas umum.

Selain penindakan, warga juga berharap adanya langkah pencegahan, seperti pemasangan pagar di area Pustu serta peningkatan sosialisasi kepada pemilik ternak agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah setempat terkait langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Laporan : Zein