Massa aksi menilai keberadaan PT PAU di wilayah tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan putra-putri daerah. Dalam orasinya, Ahyar selaku orator aksi menegaskan bahwa kebijakan rekrutmen yang diterapkan perusahaan, terutama melalui pihak ketiga atau vendor, cenderung diskriminatif dan memberatkan pelamar lokal dengan persyaratan yang sulit dipenuhi.
"Kami merasa dianaktirikan di tanah sendiri. Kehadiran PT PAU seharusnya berimbang dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat lingkar satu. Namun kenyataannya, pola rekrutmen satu pintu yang dijanjikan justru menjadi tembok besar yang menyulitkan pemuda kami untuk mengakses lapangan pekerjaan," tegas Ahyar di tengah kerumunan massa.
Aksi ini dipicu oleh buntunya langkah-langkah persuasif yang sebelumnya telah dilakukan. Aliansi Pemuda menyebut bahwa upaya komunikasi melalui hearing bersama Forkopimcam hingga saat ini tidak membuahkan kepastian mengenai kuota tenaga kerja. Padahal, banyak lulusan pertambangan asal Nambo yang berkompeten namun tetap menganggur di saat industri besar beroperasi di depan mata mereka.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Banggai, dr. Wahyu Darmanto Maku, yang turut hadir memberikan dukungan, menyoroti ketidakterbukaan perusahaan mengenai pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, selain masalah rekrutmen, transparansi dana CSR menjadi rapor merah bagi PT PAU karena dinilai tidak melibatkan unsur kecamatan maupun Karang Taruna dalam penyalurannya.
"Ini adalah masalah keadilan sosial. Kami melihat ada indikasi ketertutupan informasi, baik dalam proses seleksi karyawan maupun realisasi CSR. Jika tidak ada perubahan signifikan, kami akan memperluas jangkauan advokasi ini hingga ke perusahaan lain, termasuk Donggi Senoro, demi memastikan hak rakyat Banggai terpenuhi," ujar dr. Wahyu.
Senada dengan itu, Hermanius Burunaung selaku pemegang mandat Ketua DPC Kabupaten Banggai, menyayangkan lemahnya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja (Depnaker) Kabupaten Banggai. Ia mempertanyakan fungsi kontrol pemerintah daerah yang terkesan pasif melihat ketimpangan penyerapan tenaga kerja di sektor industri strategis tersebut.
"Depnaker jangan hanya menjadi slogan. Harus ada tindakan nyata untuk mengevaluasi setiap perusahaan yang mengabaikan amanat undang-undang mengenai prioritas tenaga kerja lokal. Perusahaan wajib menyerap potensi daerah, bukan justru menyingkirkan mereka dengan kriteria pengalaman kerja yang tidak masuk akal bagi fresh graduate," kritik Hermanius tajam.
Dalam mediasi yang berlangsung di Kantor Camat Nambo, Ketua DPC KSBSI Kabupaten Banggai menekankan pentingnya pembentukan Tim Pengawas Independen. Tim ini diusulkan melibatkan unsur pemerintah kecamatan dan tokoh pemuda untuk memantau proses seleksi secara langsung guna meminimalisir praktik "jalur belakang" yang selama ini menjadi desas-desus di masyarakat.
Massa aksi menuntut PT PAU untuk segera mengakomodir sedikitnya 60 pelamar dari Kecamatan Nambo yang saat ini sedang menggantung tanpa kepastian. Mereka mendesak perusahaan untuk segera menerapkan sistem On-Job Training (OJT) sebagai solusi bagi pemuda lokal yang belum memiliki pengalaman kerja di industri berskala besar.
Aliansi Pemuda juga meminta adanya sinkronisasi program CSR agar dikonversi ke sektor produktif seperti pendidikan vokasi, pertanian, dan perikanan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, bahkan setelah kontrak kerja individu dengan perusahaan berakhir di masa depan.
Pertemuan di Kantor Camat tersebut diakhiri dengan desakan penyusunan database pencari kerja lokal yang valid sebagai rujukan utama bagi HRD perusahaan. Para tokoh pemuda menegaskan bahwa mereka mendukung penuh iklim investasi di Banggai, namun dengan syarat perusahaan tidak hanya membawa alat berat, tetapi juga membawa harapan nyata bagi kesejahteraan warga setempat.
Sebagai penutup aksi, orator memperingatkan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada kesepakatan tertulis atau Memorandum of Understanding (MoU) yang konkret, maka massa akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga putra-putri Nambo tidak lagi menjadi penonton di tanah mereka sendiri. (tim)
Social Header