Kecamatan Nambo, yang secara geografis berada di ring 2 kawasan industri, kini tidak lagi memilih diam. Mereka menuntut distribusi manfaat pembangunan yang selama ini dinilai hanya mengalir ke kantong-kantong elit dan tenaga kerja luar daerah, sementara pemuda setempat kerap hanya menjadi penonton di balik pagar besi pabrik yang menjulang.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Pemegang Mandat Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F.SBSI) Kabupaten Banggai, Hermanius Burunaung. Dengan nada tajam, ia menegaskan bahwa aksi massa tersebut bukanlah sekedar kumpul-kumpul biasa, melainkan manifestasi dari keadilan yang terpinggirkan.
Pemegang mandat Ketua DPC Konfederasi Serikat Buruh Sejahterah Indonesia (KSBSI) Kabupaten Banggai Hermanius Burunaung menegaskan bahwa langkah konstitusional melalui aksi damai adalah harga diri yang harus dipertahankan. Menurutnya, hak atas pekerjaan yang layak bagi putra daerah adalah amanat undang-undang yang sering kali dikangkangi oleh kepentingan praktis korporasi.
"Masyarakat pekerja lokal wajib menyuarakan kebenaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita tidak boleh membiarkan diskriminasi dalam rekrutmen terus berlangsung di bawah hidung kita sendiri," tegas Hermanius dengan nada berapi-api.
Ia menilai, tuntutan warga Nambo mengenai prioritas tenaga kerja lokal dan transparansi rekrutmen adalah hal yang sangat mendasar. Hermanius menyoroti betapa seringnya proses rekrutmen dilakukan di "ruang gelap" tanpa pengawasan ketat dari pemerintah daerah maupun organisasi buruh yang kompeten.
Kehadiran raksasa seperti PT Panca Amara Utama, JOB Tomori, Pertamina EP, Donggi-Senoro LNG (DSLNG), hingga PT ESSA Industries Indonesia memang menjadikan Banggai sebagai salah satu pilar energi nasional. Namun, Hermanius mempertanyakan korelasi antara investasi triliunan rupiah tersebut dengan indeks kesejahteraan riil masyarakat lokal.
Selama ini, wilayah penyangga seperti Nambo kerap berada dalam posisi dilematis. Dampak lingkungan dan sosial akibat aktivitas industri dirasakan setiap hari, namun akses untuk terlibat secara profesional dalam operasional perusahaan justru dihambat oleh tembok birokrasi dan persyaratan yang terkadang tidak relevan bagi putra daerah.
"Investasi yang berkelanjutan tidak boleh hanya diukur dari angka produksi atau keuntungan tahunan korporasi. Indikator keberhasilan yang paling nyata adalah seberapa banyak perut rakyat Banggai yang terisi dan seberapa banyak pemuda lokal yang diberdayakan secara terhormat," tambah Hermanius.
Hermanius juga mengkritisi kecenderungan perusahaan yang lebih memilih mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah untuk posisi yang sebenarnya bisa diisi oleh warga lokal melalui proses pelatihan. Hal ini, menurutnya, adalah bentuk penghinaan halus terhadap kapasitas intelektual dan teknis masyarakat Banggai.
Ia mendesak agar pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai "tukang stempel" izin investasi. Pemerintah harus berani menjadi mediator yang keras kepala dalam membela hak-hak warga. Kebijakan afirmatif bagi tenaga kerja lokal harus diperkuat dengan regulasi daerah yang memiliki taring, bukan sekadar imbauan yang mudah diabaikan.
Transparansi program Corporate Social Responsibility (CSR) juga menjadi sorotan tajam Hermanius. Ia menuntut agar CSR benar-benar menyentuh kebutuhan substansial seperti peningkatan skill buruh lokal, bukan hanya sekedar bantuan seremonial yang bersifat sementara dan tidak berdampak pada kemandirian ekonomi.
Terkait aksi damai yang akan berlangsung di Nambo, Hermanius mengharapkan momentum ini menjadi titik balik bagi perbaikan hubungan industrial di Banggai. Ia mengimbau seluruh massa aksi untuk tetap menjaga kondusivitas, namun tetap teguh pada prinsip perjuangan tanpa kompromi.
"Kita tunjukkan bahwa masyarakat pekerja lokal memiliki martabat. Kita menyuarakan kebenaran karena itu adalah hak yang dilindungi negara. Jika suara dari Nambo hari ini tidak didengar, maka jangan salahkan jika gelombang perlawanan buruh akan semakin besar di masa depan," pungkasnya.
Aksi ini adalah pengingat keras bagi para pemegang kebijakan dan direksi korporasi,di jantung energi Banggai, ada napas warga lokal yang harus dihargai. Pembangunan tidak boleh berjalan di atas penderitaan dan marginalisasi warga asli, karena sejatinya, tanah ini milik mereka yang lahir dan besar di sini. (tim)
Social Header