Dalam unggahan tersebut terlihat penyerahan lima unit kendaraan jenis Veloz Q HEV yang disebut akan digunakan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
Publik kemudian mempertanyakan skala prioritas pemerintah daerah di tengah kebutuhan mendesak peremajaan ambulance serta fasilitas pelayanan kesehatan di sejumlah Puskesmas dan Pustu.
Dari informasi yang dihimpun media ini pada Selasa (19/5/2026), pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai melalui salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa kelima mobil tersebut berada di Dinas Kesehatan dan diperuntukkan untuk kebutuhan operasional pelayanan kesehatan.
Namun, dalam informasi yang beredar tidak dijelaskan sumber anggaran pengadaan kendaraan tersebut maupun pejabat yang akan menggunakan mobil dimaksud.
Sorotan warga pun bermunculan. Sejumlah masyarakat mempertanyakan sumber pendanaan kendaraan tersebut, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diberlakukan pemerintah.
“Nah yang jadi pertanyaan sekarang itu mobil dibeli pakai anggaran apa kemudian untuk keperluan apa. Sementara sekarang ini untuk pengadaan barang dan jasa apalagi kendaraan dinas dibatasi karena ada efisiensi,” ujar salah satu warga, Selasa (19/5/2026).
Warga juga menyoroti penggunaan kendaraan dinas yang dinilai selama ini hanya diperuntukkan bagi pejabat tertentu sesuai ketentuan jabatan struktural.
“Yang bisa pakai mobil kan hanya pejabat eselon IIB setingkat kadis dan sekdis. Kalau sampai lima unit berarti tiap kabid dapat,” katanya.
Di sisi lain, masyarakat menilai kondisi kendaraan operasional di sejumlah Puskesmas dan Pustu justru membutuhkan perhatian lebih serius. Banyak ambulance dan kendaraan pelayanan kesehatan disebut sudah tua dan tidak lagi maksimal menunjang pelayanan masyarakat.
“Di Puskesmas dan Pustu sana banyak kendaraan operasional sudah tua-tua,” tambahnya.
Warga juga mempertanyakan apabila kendaraan tersebut berasal dari bantuan hibah maupun program CSR perusahaan. Menurut mereka, bantuan untuk sektor kesehatan umumnya lebih diarahkan dalam bentuk ambulance atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
“Kalau hibah bank atau CSR perusahaan biasanya dalam bentuk ambulance, tapi ini mobil baru dari dealer berarti pakai anggaran APBD,” ungkapnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah lebih memprioritaskan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dibanding pengadaan kendaraan operasional baru di tingkat dinas.
“Di beberapah Puskesmas sedang butuh peremajaan ambulance dan perbaikan fasilitas, sementara dinas beli kendaraan dinas baru”, tandasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Nurmasita Datu Adam, saat dikonfirmasi awak media ini Selasa (19/5) memberikan klarifikasi bahwa kendaraan tersebut bukan pengadaan kendaraan dinas baru, melainkan kendaraan sewa untuk menunjang operasional lapangan setiap bidang di Dinas Kesehatan.
“Terkait kendaraan, itu kendaraan sewa untuk operasional setiap bidang turun monev ke puskesmas. Selama ini teman-teman bidang turun lapangan sewa rental atau pakai mobil pribadi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kendaraan tersebut bukan hasil pengadaan baru tetapi mobil sewa selama 7 bulan sejak bulan mei 2026.
“Bukan pengadaan baru tapi disewa. Bunyinya mobil sewa,” ujarnya.
Menurutnya, langkah penyewaan kendaraan dilakukan karena pengadaan kendaraan baru saat ini sudah tidak memungkinkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Disewa, sudah tidak bisa lagi pengadaan Pak,” jelasnya.
Nurmasita menambahkan, keberadaan kendaraan tersebut bertujuan mendukung pelayanan dan mobilitas setiap bidang di Dinas Kesehatan, khususnya dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ke Puskesmas di wilayah Kabupaten Banggai.
“Jadi intinya untuk mendukung pelayanan setiap bidang ke puskesmas,” pungkasnya. (rin)
Social Header