Aksi damai yang dimulai dari Tugu Adipura ini bukan sekedar seremoni jalanan, melainkan wujud kegelisahan intelektual mahasiswa melihat praktik maladministrasi yang kasat mata. Mahasiswa menilai bahwa integritas adalah harga mati dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi pelayanan publik yang optimal.
Salah satu poin krusial yang memicu kemarahan mahasiswa adalah temuan indikasi manipulasi kehadiran melalui aplikasi fake GPS. Praktik ini dianggap sebagai bentuk korupsi waktu yang sangat memalukan, di mana nama-nama pejabat tinggi, termasuk dugaan keterlibatan oknum Kepala Badan (Kaban), tercatat hadir secara digital namun nihil secara fisik.
Tindakan manipulasi absensi ini bukan hanya pelanggaran disiplin ASN biasa, melainkan cerminan dari rusaknya moralitas birokrasi di tingkat atas. Jika pemimpinnya saja berani mengakali sistem secara digital, maka sulit bagi rakyat untuk menaruh kepercayaan pada kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh instansi tersebut.
Tak berhenti di situ, BEM Fakultas Teknik UML juga menyoroti dugaan kuat mengenai hilangnya netralitas birokrasi dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Eselon II. Ada indikasi bahwa proses assessment dan pengisian jabatan strategis tidak lagi didasarkan pada kompetensi, melainkan pesanan serta keberpihakan politik tertentu.
Kepala Badan (Kaban) dan Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi sorotan utama dalam dugaan ketidaknetralan ini. Mahasiswa menuntut transparansi total dalam setiap tahapan seleksi, agar kursi pemerintahan diisi oleh sosok-sosok yang mumpuni, bukan sekedar mereka yang pandai mencari muka di hadapan penguasa.
Mahasiswa juga mengecam keras sikap BKPSDM Kabupaten Banggai yang dinilai tidak mengindahkan perintah Bupati. Hal ini menunjukkan adanya pembangkangan birokrasi atau insubordinasi yang secara sistematis dapat melumpuhkan efektivitas kepemimpinan daerah dan merusak marwah pemerintah di mata masyarakat luas.
Ketidakhadiran BKPSDM dalam memfasilitasi kebutuhan aspirasi mahasiswa selama ini juga dipandang sebagai upaya menutup diri dari kontrol sosial. Padahal, sebagai lembaga yang mengurusi sumber daya manusia aparatur, BKPSDM seharusnya menjadi contoh dalam keterbukaan informasi dan koordinasi antar elemen pembangunan daerah.
Aksi yang melibatkan sekitar seratus massa dari kalangan mahasiswa teknik ini mengusung berbagai atribut teatrikal sebagai simbol matinya kejujuran di kantor pemerintahan. Penggunaan spanduk dan baliho raksasa menjadi pengingat bagi para pejabat bahwa mata rakyat tetap mengawasi setiap gerak-gerik mereka di balik meja kerja.
Perjalanan aksi yang bergerak dari Tugu Adipura menuju kantor BKPSDM dan berakhir di Kantor Bupati Banggai adalah simbolisasi rute perjuangan untuk mencari keadilan. Mahasiswa menuntut agar Bupati segera mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap bawahannya yang terbukti melakukan pelanggaran etika dan hukum.
Ardiansyah Rusdin, selaku Koordinator Lapangan, menegaskan bahwa gerakan ini adalah murni panggilan moral tanpa ada tunggangan politik dari pihak manapun. Ia menyatakan bahwa mahasiswa teknik akan tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal isu-isu ketenagakerjaan dan profesionalisme aparatur sipil negara di Kabupaten Banggai.
Diharapkan dengan adanya aksi ini, Kepolisian Resor Banggai dapat memberikan pengamanan yang humanis sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Mahasiswa berkomitmen menjaga ketertiban umum selama menyampaikan aspirasi, sepanjang pihak pemerintah bersedia membuka diri untuk berdialog secara jujur.
Sebagai penutup, BEM Fakultas Teknik UML menyatakan tidak akan berhenti pada aksi hari ini saja jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Pengawalan terhadap isu fake GPS dan netralitas ASN akan terus dilakukan hingga tercipta sistem pemerintahan di Kabupaten Banggai yang benar-benar bersih, transparan, dan berintegritas tinggi. (tim)
Social Header