Hal itulah yang tergambar dalam Policy Brief berjudul "Anggaran Stunting : Habis Dibelanjakan atau Berhasil Menurunkan Kasus ?" karya Naimuddin Abd. Saleh, mahasiswa Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FKM Untika Luwuk.
Kajian tersebut menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan program pemerintah tidak lagi cukup dinilai dari tingginya persentase serapan anggaran, melainkan dari dampak nyata yang dihasilkan.
Data yang disajikan cukup menarik untuk dicermati. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Banggai mengalokasikan lebih dari Rp116,9 miliar untuk percepatan penurunan stunting. Namun, hingga tahun 2024 prevalensi stunting hanya turun dari 29,1 persen menjadi 28,7 persen atau sekitar 0,4 poin persentase.
Angka tersebut tentu tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa program gagal. Penurunan stunting dipengaruhi banyak faktor dan membutuhkan waktu. Namun, besarnya investasi publik harus tetap diikuti dengan pertanyaan kritis : apakah pola belanja yang selama ini diterapkan sudah benar-benar menyasar akar persoalan ?
Selama ini, ukuran keberhasilan program pemerintah sering kali berhenti pada laporan administratif. Ketika anggaran terserap hampir seratus persen, program dianggap sukses. Padahal masyarakat tidak merasakan manfaat dari angka serapan tersebut, melainkan dari perubahan kondisi di lapangan.
Dalam konteks stunting, indikator yang paling penting adalah semakin sedikit anak yang mengalami gangguan pertumbuhan. Jika angka itu tidak bergerak signifikan, maka sudah sewajarnya dilakukan evaluasi terhadap strategi penggunaan anggaran.
Policy brief tersebut menawarkan perubahan paradigma yang patut dipertimbangkan, yakni beralih dari budget-based approach menuju impact-based budgeting atau penganggaran berbasis dampak. Dengan pendekatan ini, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat ditelusuri kontribusinya terhadap penurunan kasus stunting.
Rekomendasi yang disampaikan juga cukup realistis. Mulai dari penerapan pembiayaan berbasis hasil (result-based financing), memprioritaskan anggaran pada intervensi yang berdampak tinggi terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan, hingga membangun sistem evaluasi "Money to Impact Tracking" yang mampu menghubungkan besaran anggaran dengan hasil yang dicapai.
Pendekatan semacam ini bukan semata-mata bertujuan mengurangi anggaran, melainkan memastikan bahwa belanja pemerintah menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
Program yang terbukti berdampak besar harus diperkuat, sementara kegiatan yang minim kontribusi perlu dievaluasi bahkan dialihkan pada intervensi yang lebih prioritas.
Pemerintah Kabupaten Banggai sebenarnya telah menunjukkan komitmen yang cukup besar dalam upaya penurunan stunting. Dukungan regulasi, alokasi anggaran hingga kerja sama lintas sektor sudah berjalan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa seluruh sumber daya tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang terukur.
Stunting bukan sekadar persoalan angka statistik. Di balik setiap persentase terdapat masa depan anak-anak Banggai yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia daerah ini di masa mendatang. Karena itu, setiap kebijakan harus berorientasi pada hasil nyata, bukan hanya pada laporan realisasi anggaran.
Pada akhirnya, publik tentu berharap anggaran ratusan miliar rupiah yang dikeluarkan setiap tahun benar-benar menjadi investasi bagi masa depan generasi Banggai.
Sebab keberhasilan program stunting bukanlah ketika anggaran habis dibelanjakan, melainkan ketika semakin banyak anak Banggai tumbuh sehat, cerdas dan terbebas dari stunting.
Penulis : Naimudin
Editor : Redaksi
Social Header