Menurut Faisal Badaun, publik berhak mempertanyakan mengapa persoalan SPBU yang merupakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap BBM mendapat perhatian luar biasa dari DPRD, sementara banyak persoalan lain yang lebih mendesak belum tentu mendapatkan respons yang sama cepatnya.
Faisal menilai adanya potensi konflik kepentingan karena terdapat anggota DPRD yang juga merupakan pengusaha SPBU dan memiliki kedekatan politik dengan kepala daerah. Kondisi ini, menurutnya, dapat menimbulkan persepsi publik bahwa kewenangan politik digunakan untuk memengaruhi kebijakan yang berhubungan dengan persaingan bisnis.
Faisal juga menyoroti informasi yang berkembang bahwa titik SPBU di wilayah Seasa sebelumnya diperoleh pihak lain yang kini membangun SPBU di Patukuki. Karena itu, Faisal mempertanyakan apakah rangkaian RDP yang dilakukan DPRD murni untuk kepentingan masyarakat atau justru berkaitan dengan kepentingan bisnis tertentu.
Jika tidak ada penolakan masyarakat dan pembangunan SPBU bertujuan memenuhi kebutuhan BBM warga, maka DPRD sebenarnya sedang mewakili aspirasi siapa ketika merekomendasikan penghentian pembangunan tersebut tanya Faisal.?
Ia menegaskan bahwa DPRD seharusnya berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan bahwa lembaga legislatif digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan persaingan usaha. Menurutnya, tugas utama DPRD adalah memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan menjadi arena pertarungan kepentingan bisnis para pemilik modal yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Rakyat membutuhkan wakil yang berpihak pada kepentingan publik dan keadilan, bukan keputusan yang menimbulkan pertanyaan tentang adanya pengaruh kekuasaan dalam persaingan usaha, tutup Faisal. (Jein)
Social Header