Rapat kerja tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang di Kecamatan Batui Selatan dan sejumlah wilayah terdampak aktivitas industri migas. DPRD Banggai sebelumnya telah mengundang General Manager (GM) JOB Tomori, Andri Sehang, dan Field Senior Manager (FSM), Abidzar, untuk memberikan penjelasan sekaligus merespons sejumlah isu yang menjadi perhatian publik.
Namun, kedua pejabat yang diundang tidak hadir dalam forum tersebut. Pihak perusahaan diketahui mengutus perwakilan lain, yakni Andi Basuki, untuk menghadiri rapat mewakili manajemen.
Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan dari sejumlah peserta rapat.
Beberapa pihak menilai kehadiran perwakilan perusahaan belum mampu menjawab secara menyeluruh berbagai persoalan yang dibahas karena dianggap tidak memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan keputusan.
Salah seorang aktivis yang mengikuti jalannya rapat menyayangkan ketidakhadiran pimpinan perusahaan dalam forum resmi yang digelar lembaga legislatif daerah.
"Ketika DPRD sebagai representasi masyarakat mengundang secara resmi untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik, idealnya pimpinan perusahaan hadir secara langsung agar pembahasan dapat menghasilkan keputusan dan solusi yang lebih konkret," ujarnya.
Kritik serupa disampaikan Sanana, aktivis Lingkar Gerakan Rakyat (LARRA) Banggai. Menurutnya, kehadiran pimpinan perusahaan dalam forum resmi DPRD merupakan bentuk penghormatan terhadap lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
"Kami berharap perusahaan dapat menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam membangun komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Persoalan ketenagakerjaan merupakan isu yang sensitif dan membutuhkan perhatian serius dari pihak manajemen," kata Sanana.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi bersama sejumlah organisasi masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan elemen sipil lainnya sebagai respons atas perkembangan tersebut.
Menurut Sanana, apabila tidak terdapat tindak lanjut yang memadai terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, pihaknya mempertimbangkan untuk menggelar aksi penyampaian pendapat secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persoalan ini kembali memunculkan harapan masyarakat agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Banggai tidak hanya berorientasi pada target produksi, tetapi juga memperkuat komunikasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga perwakilan rakyat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul di sekitar wilayah operasional.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari manajemen JOB Tomori terkait alasan ketidakhadiran General Manager dan Field Senior Manager dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banggai tersebut. (*)
Social Header