Terkait hal ini, sorot mata publik kembali mengarah pada penggunaan kartu barcode untuk penyaluran BBM yang tidak sesuai semestinya. Pasalnya, belakangan ini aktivitas distribusi BBM didominasi oleh antrian jerigen milik pengepul bermodal kartu BBM Subsidi milik orang lain bahkan ada pemegang kartu BBM Subsidi yang bukan berprofesi sebagai petani, nelayan maupun UMKM.
Bahkan BBM Subsidi yang diperoleh tersebut diduga sebagian besar hanya menjadi ladang bisnis, bukan digunakan untuk kebutuhan tani, nelayan maupun UMKM.
Aparat penegak hukum dan instansi terkait khususnya tim satgas BBM diminta untuk melakukan pengawasan serta penertiban guna memastikan distribusi BBM bersubsidi, khususnya jenis pertalite dan solar, benar-benar tepat sasaran.
Permintaan tersebut disampaikan oleh aktivis pegiat kontrol sosial, Rahmat Bakari, yang menilai pengawasan terhadap penggunaan kartu barcode perlu diperketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Menurut Rahmat, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola penyaluran, tetapi juga memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar subsidi yang diberikan negara dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Desakan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Pimpinan Redaksi Indonesia Maju (PRIMA), Hermanius Burunaung. Ia meminta Polsek Bualemo bersama Dinas Pertanian dan instansi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan kartu barcode yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai petani dan nelayan.
"Kami meminta aparat penegak hukum, khususnya Polsek Bualemo, bersama dinas terkait untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penggunaan kartu barcode dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar di wilayah Kecamatan Bualemo," ujar Hermanius, Jumat (15/8/2026).
Ia menegaskan, pengawasan tersebut bertujuan untuk mencegah praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang diduga dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Menurutnya, kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung karena dapat merugikan masyarakat yang menggantungkan aktivitas pertanian dan perikanan pada ketersediaan BBM bersubsidi.
Sementara itu, Pimpinan Redaksi media Mitrapers.onenews.co.id Tambrin Kubo menilai pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi harus dilakukan secara lebih ketat dan disertai dengan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap dugaan pelanggaran.
"Subsidi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Jangan sampai program tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang menjadikannya sebagai ladang bisnis untuk memperoleh keuntungan," tegasnya.
Sebagai informasi, penyaluran BBM bersubsidi diatur melalui sejumlah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan distribusi energi berjalan secara tepat sasaran. Karena itu, pengawasan yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses penyalurannya. (Rahmat)
Social Header