Pertemuan yang dimulai pukul 09.30 Wita tersebut membahas sejumlah hal terkait proses penyaluran dana transfer, termasuk koordinasi antara pemerintah daerah dan KPPN agar pelaksanaan program yang dibiayai melalui DAU SG maupun DAK Fisik dapat berjalan tepat waktu dan tidak terkendala persoalan administrasi.
DAU Specific Grant dan DAK Fisik menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menilai koordinasi dengan KPPN perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan persyaratan penyaluran, kelengkapan dokumen, serta tahapan administrasi dipenuhi sesuai ketentuan.
Setelah agenda di KPPN, Sekda Banggai Kepulauan melanjutkan konsultasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk. Konsultasi tersebut secara khusus membahas kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan menjadi perhatian karena ASN memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai peraturan. Melalui konsultasi tersebut, pemerintah daerah memperoleh penguatan informasi mengenai pelaporan SPT serta hal-hal yang perlu diperhatikan ASN dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Koordinasi di dua instansi vertikal tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, baik dalam pengelolaan dana transfer maupun pelaksanaan kewajiban perpajakan aparatur. Pemerintah daerah berharap tidak ada keterlambatan administrasi yang dapat menghambat pelaksanaan program maupun menurunkan tingkat kepatuhan ASN.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekda Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Kantor KPPN Cabang Luwuk Banggai, dan Kepala KPP Pratama Luwuk. Pertemuan berlangsung di Kantor KPPN Cabang Luwuk Banggai dan Kantor KPP Pratama Luwuk. (red/tim)
Social Header