Dorong Moratorium Pemekaran Dibuka, Sri Indraningsih-Ambo Dalles Bawa Aspirasi DOB Sulteng ke Jakarta

Jakarta - Perjuangan mewujudkan Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali bergema di tingkat nasional. Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Ambo Dalle, bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) calon daerah otonomi baru yang digagas oleh DPR RI dan DPD RI di Jakarta.

 

Forum strategis ini menjadi wadah pembahasan berbagai aspirasi daerah terkait pemekaran wilayah, termasuk kebutuhan terhadap kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi daerah-daerah yang telah lama memperjuangkan pembentukan DOB.

 

Dorongan Pembukaan Kembali Moratorium

 

Salah satu tuntutan utama yang mengemuka dalam Rakernas tersebut adalah harapan agar Presiden Republik Indonesia segera membuka kembali moratorium pemekaran daerah. Pembukaan kembali kebijakan ini dinilai penting agar aspirasi pembentukan DOB dari berbagai daerah dapat kembali memperoleh ruang untuk dibahas dan diproses sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Ketua Bapemperda DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, menegaskan bahwa aspirasi pemekaran daerah merupakan bagian dari dinamika pembangunan dan peningkatan pelayanan pemerintahan yang berkembang di berbagai wilayah.

 

"Pembentukan daerah otonomi baru tidak sekadar menyangkut pemekaran administratif, melainkan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan," ujar Sri Indraningsih.

 

"Yang menjadi poin penting adalah bagaimana moratorium pemekaran wilayah ini dapat dibuka kembali. Aspirasi dari daerah perlu mendapatkan ruang untuk dibahas dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

 

Penguatan Sistem Keuangan Daerah Juga Jadi Sorotan

 

Selain isu pemekaran, forum juga membahas isu strategis terkait pengaturan dan distribusi keuangan daerah. Pentingnya formula keuangan daerah yang lebih proporsional dan berkeadilan mengemuka sebagai salah satu kunci keberhasilan pembentukan DOB ke depan. Daerah membutuhkan ruang fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mengembangkan potensi ekonomi masing-masing.

 

Pasalnya, daerah otonomi baru membutuhkan dukungan fiskal dan sistem pembiayaan yang jelas agar mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan berkelanjutan.

 

Kehadiran Perwakilan Sulteng Kawal Aspirasi Daerah

 

Rakernas tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, antara lain Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dolly Kurnia, serta Ketua Forum Perjuangan Indonesia.

 

Kehadiran H. Ambo Dalle dan Sri Indraningsih Lalusu dalam forum ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk membawa dan mengawal aspirasi daerah ke tingkat pusat. Diharapkan, berbagai masukan dan harapan yang disampaikan dapat terus dikawal melalui komunikasi yang intensif antara daerah, DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah Pusat, termasuk terkait kebijakan moratorium serta penguatan sistem keuangan daerah yang lebih berpihak pada pemerataan pembangunan. (*)