Berdasarkan penelusuran Pemerintah Desa Meselesek, distribusi bantuan yang dilaksanakan pada awal September 2026 di Desa Peling Seasa tersebut diduga bermasalah. Fakta tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Desa Meselesek, Asriel Meseang.
"Dari 10 ekor itu, cuma 2 yang tembus ke penerima sah sesuai proposal. 4 ekor masih di dalam desa tapi bukan pada penerima sah, bukan nama di proposal. Sementara 4 ekor lagi tidak diketahui hilang kemana," ungkap Kades Asriel saat dikonfirmasi, Selasa (7/10/2026).
Keanehan lain, bantuan yang peruntukannya untuk Desa Meselesek justru diserahkan di Desa Peling Seasa. Pada saat penyerahan, Kades Meselesek tidak menghadiri langsung.
"Yang menghadiri Sekdes saya di Peling Seasa. Menurut keterangan Sekdes, ia langsung disodorkan dokumen SPPD tanpa mengecek kondisi sesungguhnya. Karena melihat ada orang Meselesek dan ada pihak dinas, dikiranya sudah berjalan sebagaimana mestinya," jelas Asriel.
Publik mempertanyakan sistematika pendistribusian bantuan tersebut. Seharusnya, pihak dinas terkait melakukan distribusi secara presisi berdasarkan faktualisasi bukti administrasi sebagai anggota kelompok tani penerima.
Di akui Oleh Kepala desa Dia baru mengetahui Persoalan Sesungguhnya setelah Viral di Grup WA BSH dikiranya pendistribusian sudah sesuai ketentuan
Kejanggalan semakin mencuat setelah muncul informasi terkait uang ganti rugi. Dari hasil penelusuran kades, 8 orang penerima sah yang tidak mendapatkan sapi hanya diberikan uang masing-masing Rp 500.000 dengan alasan sapinya tidak ada.
"Bahkan info yang berkembang justru orang yang tidak masuk namanya di proposal tapi dapat sapi, dimintai Rp 500.000," tambah Asriel.
Dengan rincian tersebut, komposisinya menjadi: 2 penerima sah, 4 penerima tidak sah dan 4 hilang.
Sebelumnya, Kades Meselesek menyampaikan bahwa 4 ekor yang dikatakan hilang tersebut penerimanya diduga warga Desa lain, bukan warga Meselesek.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan dan pihak Aleg Provinsi yang diduga terkait dengan POKIR tersebut termasuk ketua Kelompok "Sinar Kasih" belum berhasil dikonfirmasi. Media ini masih berupaya mendapatkan hak jawab dari para pihak terkait.
Kasus ini menjadi sorotan publik Banggai Kepulauan karena menyangkut transparansi penyaluran bantuan aspirasi rakyat yang seharusnya tepat sasaran dan akuntabel.
Penulis : Tim Investigasi Podcast Om Simbil
Social Header