Persetujuan terhadap tujuh Ranperda tersebut dilakukan melalui penandatanganan persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Banggai, Selasa (27/10/2026), yang berlangsung di ruang sidang DPRD Banggai, Luwuk.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Banggai, I Putu Gumi. Hadir pula Wakil Ketua II DPRD Banggai Wardani Murad Husain, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Moh. Ramli Tongko, sejumlah pimpinan perangkat daerah, serta pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili menyampaikan pendapat akhir Bupati Banggai terhadap tujuh Ranperda yang telah dibahas bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif.
Adapun tujuh Ranperda yang disepakati meliputi Ranperda tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM; Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Ranperda Desa Wisata; serta Ranperda Pengelolaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
Selanjutnya, Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wakil Bupati Furqanuddin menyampaikan apresiasi kepada tim panitia khusus (pansus) DPRD Banggai atas pandangan, masukan, dan pemikiran yang diberikan selama proses pembahasan Ranperda.
Menurutnya, persetujuan terhadap tujuh Ranperda tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Persetujuan tujuh ranperda ini sangat penting artinya untuk memenuhi kebutuhan akan produk hukum daerah sebagai instrumen yang jelas dan mengikat, agar segala sesuatu yang dilakukan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Furqanuddin.
Ia menjelaskan, ketujuh Ranperda yang disepakati merupakan bagian dari Propemperda Tahun 2026, baik yang berasal dari usulan legislatif maupun eksekutif.
Namun, dari sepuluh Ranperda yang masuk dalam program tersebut, tiga Ranperda belum dapat diselesaikan pada tahun ini.
Ketiganya adalah Ranperda tentang Pembentukan Desa Pemekaran Kabupaten Banggai, Ranperda tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan dan Lalu Lintas, serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Furqanuddin mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi, penyelesaian ketiga Ranperda tersebut terkendala efisiensi anggaran serta masih menunggu penetapan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat.
“Ketiga ranperda ini, setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi belum bisa diselesaikan pada tahun 2026 karena terkendala efisiensi anggaran serta masih menunggu penetapan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat,” pungkasnya.
Dengan disepakatinya tujuh Ranperda tersebut, pemerintah daerah dan DPRD Banggai diharapkan dapat memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (red)
Social Header