Menurut salah satu tokoh penting di Dewan Adat Kabupaten Banggai tersebut, ketidakhadiran pengambil kebijakan dan hanya mengutus perwakilan tanpa kewenangan memadai, berisiko membuat pembahasan kehilangan substansi serta rekomendasi DPRD tidak menghasilkan kepastian penyelesaian.
Hasrin menegaskan, kehadiran pimpinan atau pejabat perusahaan maupun instansi yang diundang bukan sekadar memenuhi undangan secara administratif, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap forum resmi DPRD dan tanggung jawab atas persoalan yang dibahas.
“Kehadiran para pimpinan atau pejabat perusahaan ataupun instansi yang diundang menjadi bagian penting dalam menjaga wibawa DPRD, sebab ketidakhadiran tokoh penting sesuai undangan RDP hanya akan menghasilkan retorika belaka,” tegas Hasrin Karim.
Menurutnya, perwakilan yang tidak memiliki mandat mengambil kebijakan mungkin dapat memberikan penjelasan, tetapi belum tentu mampu memastikan langkah penyelesaian. Akibatnya, pembahasan berpotensi berakhir pada penyampaian pendapat tanpa keputusan konkret maupun komitmen tindak lanjut.
Padahal, RDP merupakan forum bagi DPRD untuk meminta penjelasan, mengklarifikasi persoalan, dan mendorong penyelesaian melalui rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kehadiran pihak yang tepat menjadi faktor penting agar pembahasan tidak berhenti pada retorika, tetapi menghasilkan kepastian bagi persoalan yang dibahas.
Sorotan Hasrin tersebut menjadi pengingat bahwa keseriusan memenuhi undangan RDP harus ditunjukkan melalui keterlibatan langsung pihak yang bertanggung jawab terhadap persoalan terkait. Dengan demikian, wibawa DPRD tetap terjaga dan rekomendasi yang dihasilkan memiliki peluang lebih besar untuk ditindaklanjuti secara konkret.
Pada akhirnya, efektivitas RDP tidak hanya diukur dari berlangsungnya rapat, tetapi juga dari kejelasan keputusan dan tindak lanjut setelah forum berakhir. (rin)
Social Header