Breaking News

Buruh TKBM Peti Kemas Tangkian Gelar Demo Damai di Kantor DPRD, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Banggai Dorong Solusi Nyata

Banggai, Sulteng - Isyu adanya Rencana pemindahan aktivitas bongkar muat peti kemas dari Pelabuhan Tangkiang, Kecamatan Kintom, ke Pelabuhan Teluk Lalong, Luwuk, menuai penolakan dari kalangan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Persoalan yang menyangkut keberlangsungan mata pencaharian pekerja, kesiapan infrastruktur hingga potensi dampak lalu lintas tersebut turut mendapat perhatian sejumlah tokoh masyarakat yang meminta pemerintah mencari solusi secara menyeluruh.

Penolakan terhadap rencana pemindahan aktivitas peti kemas itu disuarakan anggota Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Labuan Samudra Sejahtera (LSS) Pelabuhan Tangkiang melalui aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Banggai, Kamis (19/11/2026).

Bagi para buruh, rencana pemindahan tersebut bukan sekadar persoalan perpindahan lokasi bongkar muat, melainkan menyangkut keberlangsungan mata pencaharian tenaga kerja lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pelabuhan di Tangkiang.

Mereka mengkhawatirkan kebijakan tersebut akan berdampak langsung terhadap kesempatan kerja dan sumber penghasilan masyarakat setempat. Selain itu, pemusatan aktivitas angkutan peti kemas di Pelabuhan Teluk Lalong juga dinilai berpotensi meningkatkan kepadatan kendaraan hingga kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan Luwuk.

Penolakan tersebut sebelumnya telah disampaikan melalui surat pemberitahuan aksi unjuk rasa Nomor 024/KJ-TKBM-LSS/PT/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolres Banggai.

Dalam surat tersebut, pengurus koperasi merencanakan aksi damai dengan melibatkan sekitar 700 orang. Massa aksi dijadwalkan mendatangi sejumlah instansi, yakni Kantor DPRD Kabupaten Banggai, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Luwuk, Kantor Cabang PT Tanto, serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai.

Melalui aksi tersebut, TKBM Tangkiang meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meninjau kembali rencana pemindahan aktivitas bongkar muat peti kemas dari Pelabuhan Tangkiang ke Pelabuhan Teluk Lalong.

Mereka juga meminta Komisi I DPRD Banggai, KUPP Luwuk, serta Ketua INSA Cabang Luwuk yang juga menjabat sebagai Kepala Cabang PT Tanto memberikan penjelasan secara terbuka mengenai masukan dan rekomendasi yang menjadi dasar rencana pemindahan aktivitas pelabuhan tersebut.

Di tengah polemik tersebut, Ketua Dewan Adat Banggai, Syaifudin Muid, SH, turut memberikan pandangan mengenai kesiapan akses jalan menuju kawasan pelabuhan.

Menurut Syaifudin, tapak jalan untuk akses pemindahan aktivitas pelabuhan, khususnya jalan yang berada di luar pagar pelabuhan, sebenarnya telah tersedia sejak proses pembebasan lahan dilakukan. Ia mengaku turut terlibat sebagai bagian dari tim pembebasan lahan tersebut.

“Tapak jalan untuk pemindahan jalan di luar pagar pelabuhan itu sudah ada waktu pembebasan lahan. Kebetulan saya juga masuk tim itu. Tinggal Pemda bayar kalau belum dibayar. Kalau sudah dibayar, tinggal bikin jalannya,” ungkap Syaifudin.

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya kejelasan penyelesaian pembebasan lahan dan kesiapan infrastruktur jalan sebagai bagian dari pembahasan rencana pemindahan aktivitas pelabuhan.

Sementara itu, tokoh masyarakat asal Kecamatan Kintom, Harto Makaria, mengaku tidak heran dengan munculnya polemik rencana pemindahan kembali sebagian aktivitas peti kemas ke Luwuk.

Menurut Harto, pemindahan aktivitas pelabuhan dari Luwuk ke Tangkiang sebelumnya bukanlah keputusan yang diambil secara sederhana. Proses tersebut melalui perjuangan panjang, baik dari sisi pemikiran maupun dukungan material, serta melibatkan persetujuan berbagai pihak terkait di tingkat pusat maupun daerah.

“Kalau pribadi saya tidak merasa heran dengan hal-hal seperti ini. Sejak pemindahan pelabuhan kontainer dari Luwuk ke Tangkiang, prosesnya bukan sekadar membalikkan telapak tangan. Ada perjuangan panjang, baik pikiran maupun material. Tentunya sudah ada persetujuan dari pihak-pihak terkait, baik pusat maupun daerah, sehingga muncul kesepakatan pemindahan pelabuhan ke Tangkiang dengan berbagai pertimbangan,” ungkap Harto.

Ia menilai, sejak aktivitas pelabuhan dipindahkan ke Tangkiang, situasi secara umum dapat dikatakan berjalan aman meskipun sesekali terdapat dinamika kecil.

Karena itu, Harto mempertanyakan alasan di balik rencana pengembalian sebagian aktivitas peti kemas ke Luwuk. Ia menyampaikan sejumlah dugaan dan pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab secara terbuka, termasuk kemungkinan adanya kepentingan pihak tertentu di tingkat atas maupun pihak yang sengaja memunculkan situasi tersebut.

Ia juga mempertanyakan apakah polemik ini berpotensi memengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Luwuk.

Lebih lanjut, Harto menyinggung peran Potoutusan Saluan Indonesia yang menurutnya kini menghadapi ujian dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap organisasi tersebut mampu menjadi bagian dari upaya menyatukan berbagai kepentingan dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat.

“Ini tugas pokok Potoutusan Saluan Indonesia yang baru beberapa saat berdiri dan untuk pertama kalinya diuji dengan persoalan yang tidak mudah. Apakah kita mampu menyelesaikan dua hal yang berbeda menjadi satu? Ujiannya tidak gampang, sulit memang, tetapi yakinlah tidak ada yang sulit kalau menyatu,” tuturnya.

Senada dengan itu, tokoh muda yang aktif dalam organisasi sosial dan Forum Potoo'utusan Saluan Indonesia, Ramdi Baebae, menilai pembangunan jalan lingkar dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurai persoalan akses dan lalu lintas yang berkaitan dengan aktivitas angkutan peti kemas.

Menurut Ramdi, pembangunan jalan lingkar perlu segera menjadi perhatian pemerintah. Namun, ia juga menyadari bahwa proses pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat, bahkan bisa berlangsung bertahun-tahun.

“Solusinya segera bangun jalan lingkar, tapi prosesnya lama, bertahun-tahun. Nah, ini yang perlu kita cermati dan mencari solusinya,” ungkap Ramdi.

Ia berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi pemindahan aktivitas pelabuhan, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pendukung serta dampaknya terhadap masyarakat.

Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa polemik pemindahan aktivitas peti kemas tidak hanya menyangkut kepentingan operasional pelabuhan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan, pembebasan lahan, infrastruktur jalan, lalu lintas, dan kondisi sosial masyarakat.

Sampai berita ini diterbitkan, aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Banggai masih berlangsung. Sementara itu, belum diperoleh keterangan resmi dari instansi terkait mengenai kebenaran informasi rencana pemindahan aktivitas bongkar muat peti kemas sebagaimana yang disuarakan para pendemo.

Konfirmasi dari pihak-pihak terkait masih diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai dasar, mekanisme, serta tujuan rencana pemindahan aktivitas peti kemas dari Pelabuhan Tangkiang ke Pelabuhan Teluk Lalong.

TKBM Tangkiang bersama sejumlah tokoh masyarakat berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait membuka ruang dialog serta mencari solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil nantinya tidak mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal maupun kebutuhan pembangunan daerah. (red)
© Copyright 2022 - MITRAPERS ONENEWS