Breaking News

Diduga Aparat Desa Rangkap Jabatan sebagai Guru PPPK, Pemerintah Setempat Tutup Mata ?

Banggai Kepulauan - Dugaan praktik rangkap jabatan mencuat di Desa Montop. Seorang perangkat desa yang menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) diduga masih aktif merangkap sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di SDN Montop, tanpa mengundurkan diri dari salah satu jabatannya.

Informasi itu disampaikan seorang warga Desa Montop yang enggan disebutkan namanya kepada redaksi, Minggu (16/11/2026).

Menurut warga tersebut, perangkat desa berinisial ATB itu telah diangkat sebagai guru PPPK Paruh Waktu, namun hingga memasuki akhir tahun 2026, yang bersangkutan belum juga mengundurkan diri dari jabatan Sekdes.

"Sampai sekarang dia belum mengundurkan diri. Padahal sudah mau habis tahun 2026," ujar warga tersebut.

Ironisnya, kata warga itu, yang bersangkutan diduga tetap menerima penghasilan dari dua sumber sekaligus. Yakni honor sebagai perangkat desa dan honor sebagai guru PPPK Paruh Waktu.

"Honor di desa dia terima 5 bulan, honor guru PPPK paruh waktu juga dia terima," katanya.

SK Pertama Terbit Oktober 2025

Dari sumber terpercaya, diketahui bahwa SK pertama pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu tersebut telah keluar sejak bulan Oktober 2025.

Artinya, hingga November 2026, dugaan rangkap jabatan itu telah berjalan lebih dari satu tahun, tanpa adanya tindakan pengunduran diri dari jabatan Sekdes.

Jika benar, maka fakta ini memperkuat dugaan bahwa yang bersangkutan telah lama mengetahui statusnya sebagai PPPK Paruh Waktu, namun tetap mempertahankan jabatan perangkat desa.

Warga tersebut mengaku heran karena kondisi tersebut diduga telah diketahui oleh Kepala Desa Montop dan Camat setempat, namun hingga kini belum ada tindakan.

"Kalau Kades dengan Camat sudah tahu," terangnya.

Aturan Melarang Rangkap Jabatan

Dalam ketentuan perundang-undangan, perangkat desa dilarang merangkap jabatan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, serta Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Seorang perangkat desa yang diangkat menjadi ASN maupun PPPK, wajib memilih salah satu jabatan dan mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya. Jika tidak, yang bersangkutan dapat diberhentikan dan berpotensi harus mengembalikan penghasilan yang diterima secara tidak sah.

Begitu pula dalam aturan kepegawaian PPPK, seorang PPPK tidak dibenarkan menerima gaji/honor ganda dari keuangan negara untuk dua jabatan yang sama-sama dibiayai APBN/APBD.

Tanggapan Pegiat Hukum dan Sosial

Pegiat hukum dan sosial, Muhammad Saleh Gasin, SH, menilai dugaan rangkap jabatan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, jika terbukti, perbuatan itu tidak hanya melanggar administrasi, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara.

"Seorang Sekdes yang sudah diangkat PPPK Paruh Waktu wajib memilih satu jabatan. Tidak bisa dua-duanya dipegang, apalagi dua-duanya dibayar dari uang negara," tegas Saleh Gasin.

Ia menjelaskan, perangkat desa yang tidak mengundurkan diri setelah diangkat PPPK dapat dikenai sanksi pemberhentian dari jabatan perangkat desa, dan honor yang telah diterima selama rangkap jabatan dapat dituntut untuk dikembalikan.

"Kalau honor desa 5 bulan tetap diterima padahal dia sudah PPPK, itu harus diperiksa. Jika terbukti rangkap, maka ada kewajiban pengembalian. Ini soal tertib administrasi dan pertanggungjawaban anggaran," ujarnya.

Saleh Gasin juga menyoroti dugaan pembiaran oleh pemerintah setempat. Menurutnya, Kepala Desa dan Camat yang mengetahui tetapi tidak bertindak, ikut bertanggung jawab secara moral dan administratif.

"Kades dan Camat jangan tutup mata. Mereka wajib menegur, memeriksa, dan melaporkan ke Dinas PMD dan BKPSDM. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi contoh buruk bagi desa lain," katanya.

Ia mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pendidikan, dan BKPSDM Kabupaten Banggai untuk segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan bersama.

"Jangan tunggu sampai ada laporan resmi. Informasi dari masyarakat sudah cukup untuk dijadikan pintu masuk pemeriksaan," pungkasnya.

Pemerintah Diminta Bersikap

Warga meminta Pemerintah Kecamatan dan Dinas terkait segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan. Pembiaran, menurut warga, akan menimbulkan preseden buruk dan ketidakadilan bagi perangkat desa dan guru lain yang taat aturan.

"Kira-kira yang seperti itu apa ada sanksinya?" tanya warga tersebut.

Sampai berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa dan SDN Montop serta pemerintah kecamatan setempat.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (Tim)
© Copyright 2022 - MITRAPERS ONENEWS