Kintom, Banggai - Aktivitas bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tangkian, Kabupaten Banggai, menjadi sorotan menyusul adanya jalur lalu lintas umum masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kegiatan operasional pelabuhan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait kelayakan operasional, sistem pengamanan, serta keselamatan pengguna jalan.
Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Luwuk dan instansi teknis terkait. Pasalnya, aktivitas bongkar muat kontainer melibatkan kendaraan berat dan peralatan operasional yang berpotensi menimbulkan risiko apabila berlangsung berdekatan dengan arus lalu lintas masyarakat tanpa pengaturan akses dan sistem keselamatan yang memadai.
Penyelenggaraan pelabuhan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas kapal dan bongkar muat barang, tetapi juga mencakup pemenuhan standar keselamatan, keamanan kawasan, tata ruang, batas wilayah operasional, serta kelayakan fasilitas pendukung.
Sejumlah ketentuan perundang-undangan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan instansi berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas operasional Pelabuhan Tangkian.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam Pasal 120 hingga Pasal 122, diatur berbagai aspek keselamatan dan keamanan pelabuhan, termasuk kegiatan bongkar muat barang, pengamanan fasilitas pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.
Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021, mengatur aspek penyelenggaraan pelabuhan, termasuk penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
Penetapan batas kawasan tersebut menjadi penting untuk memastikan kejelasan wilayah operasional, pengelolaan fasilitas, serta pengaturan akses di lingkungan pelabuhan.
Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut mengatur aspek perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan, termasuk kesesuaian lokasi dan tata letak fasilitas berdasarkan dokumen perencanaan pelabuhan. Regulasi ini juga telah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015.
Sementara itu, kegiatan usaha jasa terkait angkutan di perairan, termasuk aktivitas bongkar muat barang dari dan ke kapal, diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor 3 Tahun 2026.
Dari aspek penggunaan jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjadi landasan untuk memastikan fungsi jalan dan keselamatan penggunaannya tetap terlindungi.
Dengan demikian, status jalan yang bersinggungan dengan aktivitas Pelabuhan Tangkian perlu dipastikan terlebih dahulu, apakah merupakan jalan umum atau akses khusus kawasan pelabuhan. Kejelasan status tersebut penting untuk menentukan kewenangan pengelolaan sekaligus tanggung jawab pengamanan dan keselamatannya.
Pemisahan Jalur dan Sistem Pengamanan Disorot
Persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana aktivitas bongkar muat kontainer dapat berlangsung secara aman apabila jalur lalu lintas masyarakat masih berada di tengah atau bersinggungan langsung dengan area kegiatan operasional pelabuhan.
Apakah telah tersedia pemisahan yang jelas antara jalur kendaraan operasional pelabuhan dan kendaraan masyarakat? Apakah rambu-rambu peringatan, sistem pengamanan, pengaturan akses keluar-masuk, serta standar keselamatan telah diterapkan secara memadai?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban melalui pemeriksaan langsung di lapangan, bukan hanya berdasarkan penjelasan administratif.
Karena itu, KUPP Kelas II Luwuk selaku penyelenggara pelabuhan, bersama Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait, perlu segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi Pelabuhan Tangkian.
Pemeriksaan tersebut setidaknya perlu mencakup dokumen perizinan dan persetujuan operasional pelabuhan atau terminal, penetapan batas DLKr dan DLKp, status hukum jalan yang digunakan masyarakat, kesesuaian tata letak dengan Rencana Induk Pelabuhan, hingga sistem keselamatan dan keamanan kegiatan bongkar muat.
Selain itu, perlu dipastikan apakah fasilitas pendukung, akses keluar-masuk, serta pemisahan jalur kendaraan berat dengan lalu lintas umum telah memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan yang berlaku.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang diwajibkan, pemerintah harus mengambil langkah sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku, termasuk mengevaluasi kegiatan operasional atau menerapkan pembatasan apabila diperlukan sampai persyaratan keselamatan dipenuhi.
Jangan Tunggu Terjadi Kecelakaan
Pelabuhan memang memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas perdagangan, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kepentingan ekonomi tidak boleh mengesampingkan keselamatan masyarakat.
Jalan umum merupakan fasilitas publik yang harus memberikan rasa aman bagi setiap pengguna. Karena itu, aktivitas operasional pelabuhan yang bersinggungan dengan jalur masyarakat wajib dikelola dengan sistem pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang jelas.
Pemerintah dan otoritas terkait diharapkan tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan atau jatuhnya korban jiwa untuk melakukan pembenahan.
Kelayakan operasional Pelabuhan Tangkian perlu dipastikan melalui evaluasi terbuka dan pemeriksaan langsung di lapangan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, sementara aktivitas kepelabuhanan tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku. (red)

Social Header