Breaking News

Perkuat Kemandirian Fiskal, Pemkab Bangkep Rumuskan Delapan Strategi Peningkatan PAD 2027

Bangkep, Sulteng - Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Pemkab Bangkep) merumuskan delapan strategi utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027. Strategi tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) yang dirangkaikan dengan evaluasi realisasi PAD tahun 2026 serta perumusan strategi peningkatan pendapatan berbasis digitalisasi, Selasa (17/11/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Muh. Aris Susanto, dan dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappenda Bangkep, Hengky Dilengan, S.STP., M.Si., memaparkan realisasi PAD hingga 13 November 2026. Dari target sebesar Rp61.340.653.100,88, penerimaan yang berhasil direalisasikan mencapai Rp40.618.162.792,24 atau 66,22 persen.

Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam optimalisasi pendapatan sekaligus menyusun langkah strategis guna meningkatkan penerimaan daerah.

Hengky juga mengungkapkan sejumlah persoalan dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Di antaranya, kapasitas administrasi dan fiskal yang belum merata, basis data objek pajak dan penilaian yang belum mutakhir, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, serta penetapan target penerimaan yang belum sepenuhnya didasarkan pada potensi riil daerah.

Persoalan lainnya mencakup koordinasi antartingkatan pemerintahan dan digitalisasi yang belum terintegrasi, pemetaan potensi retribusi yang belum optimal, hingga potensi kebocoran penerimaan akibat lemahnya pengawasan di lapangan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, rapat merumuskan sejumlah langkah pembenahan. Di antaranya pendampingan teknis dan peningkatan kompetensi petugas, pendataan serta verifikasi ulang objek pajak, integrasi data Nomor Objek Pajak (NOP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta penerapan transaksi elektronik.

Selain itu, pengukuran tingkat kepatuhan wajib pajak juga menjadi perhatian, disertai pelibatan perangkat wilayah, seperti camat dan pemerintah desa, dalam mendukung optimalisasi penerimaan. Sosialisasi kepada wajib pajak berdasarkan segmen serta kajian potensi dan tax effort juga diperlukan agar penetapan target penerimaan lebih realistis dan terukur.

Penguatan kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, monitoring secara berkala, serta percepatan digitalisasi turut menjadi bagian dari strategi pembenahan. Digitalisasi dimaksud tidak hanya menyangkut penggunaan teknologi, tetapi juga harus diikuti pembenahan basis data, proses kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Khusus sektor retribusi daerah, upaya optimalisasi diarahkan pada pemetaan potensi, penerapan sistem pembayaran nontunai, rekonsiliasi setoran secara berkala, serta penguatan pengawasan terhadap petugas pemungut di lapangan.

Pada kesempatan itu, Kepala Bappenda juga memaparkan delapan strategi utama tahun 2027 untuk menjaga sekaligus memperluas basis penerimaan daerah.

Delapan strategi tersebut meliputi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), intensifikasi pajak daerah lainnya dan retribusi daerah, digitalisasi retribusi daerah, penyediaan sarana dan prasarana penunjang sektor pariwisata, perluasan layanan persampahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan modernisasi pengelolaan pajak daerah, optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas pelayanan retribusi.

Melalui HLM tersebut, Pemkab Bangkep mendorong penguatan sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menggali serta mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah.

Peningkatan PAD diharapkan tidak sekadar berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga didukung tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berbasis digitalisasi, dengan tetap mengedepankan pelayanan publik yang prima.

Dengan optimalisasi potensi pendapatan daerah yang lebih terukur, modern, dan terintegrasi, Pemkab Bangkep berharap kemandirian fiskal semakin kuat sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Sumber : Prokopim Setda Banggai Kepulauan
© Copyright 2022 - MITRAPERS ONENEWS