Rapat dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, bersama Wakil Gubernur Dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Bupati Banggai H. Amirudin, S.T., M.M., Wakil Bupati Banggai Drs. H. Furqanuddin M., Kepala Bappeda Sulteng Abdul Haris Karimu, ST., M.Si., serta Ketua Satgas Reforma Agraria Sulteng Eva Bande.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, pelaksanaan rapat Satgas ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan agraria. “Kita harus hadir memberi kepastian hak atas tanah rakyat, khususnya petani dan masyarakat adat. Reforma agraria adalah kunci keadilan sosial di Sulawesi Tengah,” ujarnya dalam keterangan pers.
Sementara itu, Wakil Gubernur Reny Lamadjido menyebut bahwa forum ini akan menjadi ruang kolaborasi. “Kita ingin semua pihak duduk bersama: pemerintah, masyarakat, dan Satgas. Penyelesaian konflik tanah tidak hanya administratif, tetapi juga harus menjawab kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ketua Satgas Reforma Agraria Sulteng, Eva Bande, menegaskan bahwa Satgas hadir sebagai jembatan penyelesaian konflik. “Satgas ini dibentuk untuk keberanian, agar penyelesaian konflik agraria dilakukan secara adil, bermartabat, dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Bupati Banggai, Amirudin, menyambut baik rencana kegiatan tersebut. Menurutnya, rapat Satgas akan memberi harapan baru bagi masyarakat Banggai yang selama ini menghadapi sengketa lahan. “Kami siap bersinergi dan menjadi tuan rumah yang baik agar proses ini memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Rapat Satgas Reforma Agraria di Banggai nantinya akan membahas peta konflik agraria, strategi penyelesaian, serta rencana tindak lanjut agar reforma agraria benar-benar bisa diwujudkan di lapangan. (red)
Social Header