“Aspirasi yang tulus harus dihargai. Hak untuk berkumpul secara damai wajib dilindungi. Tetapi, tidak bisa dipungkiri ada gejala aksi yang keluar dari koridor hukum, bahkan menjurus pada makar dan terorisme,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Instruksi Tegas untuk Aparat
Kepala Negara menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas. Ia memerintahkan Polri dan TNI untuk bertindak tegas terhadap aksi perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah warga, maupun gangguan di pusat-pusat ekonomi.
“Negara tidak boleh kalah oleh aksi perusakan yang merugikan rakyat. Aparat harus hadir untuk menjaga ketertiban,” tegasnya.
Demokrasi Tetap Terbuka
Meski menginstruksikan tindakan tegas pada pelanggaran hukum, Prabowo memastikan ruang demokrasi tetap terjaga. Ia mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib agar bisa ditindaklanjuti pemerintah.
“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi secara baik dan damai. Pemerintah menjamin suara rakyat akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” ucapnya.
Didampingi Tokoh Nasional
Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi sejumlah tokoh bangsa, antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Najamudin. Hadir pula pimpinan partai politik, termasuk Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Muhammad Khalid (PKS), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), dan Surya Paloh (NasDem).
Dengan pernyataan ini, Prabowo menegaskan keseimbangan antara menjamin kebebasan demokrasi dan memastikan ketertiban hukum berjalan seiring. (Sup)
Social Header