Hadir dalam kegiatan itu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng, di antaranya Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng Muhammad Naim, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Endi Sutendi, Kajati Sulteng Nuzul Rahmat, Kepala Staf Kodam XXIII/Palaka Wira Brigjen TNI Agus Sasmita, serta Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palu Wilayah Sulteng–Sulbar Yudhi Riandy.
Rakor tersebut juga menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah percepatan agar implementasi Asta Cita dapat mencapai 100 persen pada 2026, sesuai target nasional.
Efisiensi Anggaran Bukan Krisis Fiskal
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat pada 2026 harus dimaknai sebagai strategi perencanaan, bukan tanda krisis fiskal.
“Efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini bukanlah sebuah krisis fiskal, tetapi bagian dari strategi perencanaan,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) akan menurun hingga 40 persen pada tahun mendatang, namun anggaran kementerian dan lembaga yang menangani program Asta Cita justru meningkat dua kali lipat.
“Ini berarti pemerintah daerah harus lebih kreatif mengambil peluang anggaran tersebut melalui usulan program yang selaras dengan Asta Cita,” jelasnya.
Penekanan : Program Harus Menyentuh Rakyat Miskin
Gubernur Anwar menegaskan bahwa seluruh program pemerintah daerah harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin.
“Setiap program harus menyentuh langsung rakyat miskin. Kalau tidak, tolak,” tegasnya.
Ia juga menargetkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh sekolah di Sulawesi Tengah sudah harus terlayani sepenuhnya pada 2026. Program prioritas lainnya, seperti sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, koperasi merah putih (KMP), dan ketahanan pangan, juga diharapkan berjalan optimal.
“Jika semua program ini berjalan, saya yakin anggaran besar yang masuk ke Sulawesi Tengah akan menggerakkan perekonomian daerah,” kata Gubernur.
Satu Data Pertanahan : Kemudahan Pemda Mengakses Peta Objek Pajak
Pada rakor tersebut, Gubernur bersama Kepala Kanwil BPN Sulteng menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai sinkronisasi data spasial dan tekstual dalam rangka mewujudkan kebijakan Satu Peta: Sulteng Satu Data Pertanahan.
Gubernur Anwar menjelaskan bahwa MoU ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam mengakses peta objek pajak dan informasi pertanahan lainnya.
“Ke depan, kepala daerah sudah bisa memiliki peta objek pajak seperti yang dimiliki BPN. Jika ada kasus pertanahan, tinggal membuka aplikasi,” ujarnya.
Hasil Rakor Akan Dilaporkan ke Presiden
Para kepala daerah turut memaparkan capaian program Asta Cita di masing-masing wilayah. Hasil evaluasi akan dirangkum dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk laporan perkembangan daerah.
“Saya sangat berharap kerja sama seluruh kepala daerah, agar Asta Cita Bapak Presiden dapat terwujud 100 persen di Sulawesi Tengah pada 2026,” pungkas Gubernur. (*)
Social Header